CORE Soroti Distribusi Pangan di Tengah Surplus Beras Nasional

Surplus produksi beras Indonesia belum sepenuhnya menekan harga dan menjamin pemerataan pasokan di seluruh wilayah. CORE Indonesia menilai, persoalan distribusi antardaerah, disparitas harga, dan konsentrasi industri penggilingan masih menjadi tantangan kebijakan pangan pada tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, dilansir dari Nasional.

Data produksi menunjukkan, beras nasional mencapai 34,69 juta ton pada 2025, meningkat 13,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan produksi beras pada 2026 sebesar 34,76 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi yang diperkirakan sekitar 31,2 juta ton.

Pemerintah juga mengklaim delapan komoditas pangan telah mencapai swasembada berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat berada di kisaran 4,5 juta ton pada Oktober 2026.

Meski demikian, harga beras medium nasional masih berkisar Rp 14.600–Rp 15.000 per kilogram. CORE menilai distribusi yang belum efisien menyebabkan surplus nasional tidak otomatis menurunkan harga di daerah yang mengalami kekurangan pasokan.

Peneliti CORE Indonesia Eliza Mardian menyoroti bahwa peningkatan produksi perlu diimbangi perbaikan distribusi dan akses konsumen terhadap pangan dengan harga terjangkau. Dalam keterangan resmi pada Jumat (23/10), ia menjelaskan bahwa persoalan rantai pasok masih menghambat pemerataan manfaat surplus produksi.

"Surplus produksi pangan belum otomatis menjamin harga yang terjangkau dan pasokan yang merata. Persoalan distribusi antardaerah, disparitas harga, dan rantai pasok masih perlu dibenahi," ujar Eliza Mardian, peneliti CORE Indonesia.

Selain distribusi, CORE menyoroti konsentrasi industri penggilingan padi yang dinilai menyulitkan pelaku usaha berskala kecil. Berdasarkan data Kementerian Pertanian yang dikutip Eliza, sebanyak 1.056 penggilingan besar menguasai sekitar 40% pasokan gabah nasional atau setara 25 juta ton per tahun.

Kondisi tersebut membuat penggilingan kecil menghadapi kesulitan mendapatkan bahan baku karena keterbatasan modal dan jaringan pasokan. Konsentrasi penguasaan pasokan gabah menjadi salah satu persoalan struktural yang disoroti CORE dalam evaluasi kebijakan pangan.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, CORE mendorong penguatan rantai pasok, pengurangan kehilangan hasil panen, serta peningkatan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim. Eliza menilai kebijakan perlu mencakup keberlanjutan produksi sekaligus pemerataan akses pangan.

"Kebijakan pangan perlu diarahkan pada keberlanjutan produksi, pemerataan akses, dan penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Pemerintah juga perlu membenahi rantai pasok dan mengurangi kehilangan hasil panen agar pasokan lebih stabil dan harga terjangkau," ujar Eliza Mardian, peneliti CORE Indonesia.