BPS Catat 11,35 Persen Penduduk Dewasa Tak Punya Ijazah

Ketimpangan kepemilikan ijazah masih terlihat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026 yang dilansir dari Detikcom, Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat 11,35 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas belum memiliki ijazah. Angka tersebut berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026.

Data ini menjadi bagian dari gambaran kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang dihimpun dalam publikasi tahunan BPS. Papua Pegunungan menempati posisi teratas dalam daftar provinsi berdasarkan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah. Proporsinya mencapai 52,37 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 11,35 persen.

Papua Tengah berada di urutan kedua dengan angka 36,48 persen. Sementara itu, Papua Selatan mencatat 20,86 persen, disusul Gorontalo dengan 20,83 persen.

Di sisi lain, DKI Jakarta mencatat persentase terendah, yakni 2,76 persen. Perbedaan angka antardaerah tersebut memperlihatkan variasi kondisi pendidikan penduduk di tingkat provinsi berdasarkan hasil Susenas Maret 2026.

Pengertian Tamat Sekolah dalam Data BPS

Dalam penyajian statistik pendidikan, status tamat sekolah merujuk pada penyelesaian pembelajaran di tingkat akhir suatu jenjang pendidikan yang dibuktikan dengan kelulusan ujian akhir.

Seseorang dikategorikan tamat sekolah apabila telah mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah. Karena itu, data penduduk tanpa ijazah dalam publikasi tersebut menggunakan kepemilikan dokumen pendidikan sebagai salah satu acuan pencatatan.

Daftar Persentase Penduduk Tanpa Ijazah Menurut Provinsi

Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026 menyajikan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah di 38 provinsi. Berikut seluruh data provinsi berdasarkan urutan persentase dari yang tertinggi hingga terendah.

• Papua Pegunungan: 52,37%
• Papua Tengah: 36,48%
• Papua Selatan: 20,86%
• Gorontalo: 20,83%
• Kalimantan Barat: 17,94%
• Nusa Tenggara Barat: 17,70%
• Nusa Tenggara Timur: 16,23%
• Jawa Timur: 15,05%
• Sulawesi Barat: 15,02%
• Jawa Tengah: 14,81%
• Kepulauan Bangka Belitung: 14,37%
• Sulawesi Selatan: 13,99%
• Kalimantan Selatan: 12,75%
• Papua Barat: 12,27%
• Lampung: 11,97%
• Sumatera Selatan: 11,93%
• Kalimantan Utara: 11,82%
• Bengkulu: 11,70%
• Sumatera Barat: 11,04%
• Jambi: 10,75%
• Sulawesi Tenggara: 10,43%
• Bali: 9,91%
• Sulawesi Utara: 9,46%
• Maluku Utara: 9,33%
• Jawa Barat: 8,79%
• DI Yogyakarta: 8,46%
• Riau: 8,41%
• Papua Barat Daya: 8,40%
• Kalimantan Tengah: 7,93%
• Sulawesi Tengah: 7,15%
• Banten: 7,02%
• Papua: 6,81%
• Sumatera Utara: 6,59%
• Kepulauan Riau: 5,88%
• Kalimantan Timur: 5,88%
• Maluku: 5,84%
• Aceh: 5,45%
• DKI Jakarta: 2,76%

Rata-rata nasional atau Indonesia tercatat sebesar 11,35 persen. Nilai ini menjadi pembanding untuk melihat posisi setiap provinsi dalam statistik kepemilikan ijazah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Cakupan Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026

BPS RI merilis Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026 pada Senin, 5 Oktober 2026. Publikasi tersebut merangkum sejumlah indikator untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Selain pendidikan, terdapat empat bidang lain yang dibahas, yaitu kependudukan dan keluarga, kesehatan, ketenagakerjaan, serta taraf hidup dan perumahan. Data pendidikan mengenai kepemilikan ijazah merupakan salah satu bagian dari rangkaian indikator tersebut.