BPS Catat Rata Rata Lama Sekolah Indonesia 9,16 Tahun

Akses pendidikan masyarakat Indonesia menunjukkan peningkatan berdasarkan indikator terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam rilis pada 5 November 2026, BPS mencatat rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas mencapai 9,16 tahun atau setara kelas 3 SMP, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional berada di angka 76,59. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, menyampaikan data tersebut dalam pemaparan resmi lembaganya.

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) pada 2026 meningkat 0,09 dibandingkan tahun sebelumnya, dilansir dari Detikcom. Selain RLS, BPS mencatat harapan lama sekolah (HLS) mencapai 13,34 tahun. Indikator ini menggambarkan perkiraan durasi pendidikan yang akan ditempuh penduduk Indonesia berusia tujuh tahun.

Dalam penjelasannya, Edy menguraikan makna indikator rata-rata lama sekolah berdasarkan hasil penghitungan BPS.

"Rata-rata lama sekolah 9,16 tahun. Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia memiliki rata-rata lama sekolah (RLS) selama 9,6 tahun atau setara SMP kelas 3," kata Edy, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS. Ia juga memaparkan capaian harapan lama sekolah yang menjadi salah satu indikator perkembangan pendidikan nasional.

"Harapan lama sekolah (HLS) sebesar 13,34 tahun. Artinya penduduk Indonesia usia 7 tahun diperkirakan akan menempuh pendidikan hingga 13,34 tahun atau setara kuliah tahun kedua," imbuh Edy. Menurut Edy, HLS pada 2026 mengalami peningkatan 0,04 dibandingkan 2025. Kenaikan kedua indikator tersebut mencerminkan perkembangan fasilitas dan akses pendidikan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan.

BPS mengategorikan IPM Indonesia 2026 dalam kelompok tinggi. Nilainya mencapai 76,59 atau bertambah 0,69 dibandingkan tahun sebelumnya. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan IPM tertinggi secara nasional.

Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah menjadi tiga provinsi dengan peningkatan IPM tertinggi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, IPM meningkat 0,95 poin. Edy mengaitkan perkembangan tersebut dengan penguatan sektor pendidikan melalui sejumlah program bantuan pendidikan.

"IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta naik sebesar 0,95 poin. Hal tersebut tercermin dari penguatan dimensi pendidikan yang didukung oleh berbagai program beasiswa seperti Sleman Pintar, Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, Jaminan Pendidikan Daerah, serta Gunung Kidul Cerdas," terang Edy.

Untuk Sulawesi Tenggara, peningkatan IPM mencapai 0,94 poin. Penguatan pendidikan di provinsi tersebut didukung peningkatan anggaran beasiswa dan revitalisasi fasilitas sekolah. "IPM Provinsi Sulawesi Tenggara naik 0,94 poin.

Hal tersebut tercermin dari penguatan dimensi pendidikan yang ditopang oleh peningkatan anggaran beasiswa menjadi 10 miliar, program Sultra Cerdas, penyegak pencegahan anak putus sekolah, serta revitalisasi sekolah dengan alokasi sebesar Rp500 miliar," lanjut Edy. Sementara itu, Sulawesi Tengah mencatat kenaikan IPM sebesar 0,87 poin. Peningkatan tersebut berkaitan dengan penguatan dimensi pendidikan dan kesehatan, termasuk revitalisasi satuan pendidikan serta pelaksanaan sejumlah program daerah.