BPS Catat Penerima Bansos Pangan dan PKH Menurun

Persentase rumah tangga penerima bantuan pangan dan Program Keluarga Harapan atau PKH pada 2026 sama-sama menurun. Kondisi tersebut terjadi ketika anggaran perlindungan sosial terus meningkat, dilansir dari Nasional.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan porsi rumah tangga yang pernah menerima bantuan pangan pada 2026 berada di level 15,08%. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Tren penerima bantuan pangan sempat bergerak naik sebelum kembali menurun. Pada 2022 porsinya 20,33%, kemudian 17,88% pada 2023, meningkat menjadi 20,44% pada 2024, lalu turun ke 18,07% pada 2025.

Dibandingkan 2025, persentase rumah tangga penerima bantuan pangan pada 2026 berkurang 2,99 poin persentase. Jika dibandingkan dengan 2022, penurunannya mencapai 5,25 poin persentase.

Penurunan serupa terlihat pada Program Keluarga Harapan. Pada 2026, persentase rumah tangga penerima PKH tercatat 13,61%, lebih rendah dibandingkan 13,97% pada 2025.

Sementara itu, pada 2023 dan 2024, proporsi rumah tangga penerima PKH masih berada di angka 15,57%. Perubahan tersebut menambah gambaran mengenai penurunan cakupan penerima dua program perlindungan sosial.

Angka tersebut bersumber dari Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026 yang menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2026. Survei itu mencakup sekitar 356.000 rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

BPS belum menjelaskan penyebab turunnya persentase rumah tangga yang menerima bantuan pangan dan PKH. Karena itu, perubahan sasaran penerima serta kemungkinan pergeseran anggaran menjadi bagian yang diperhatikan dalam membaca data tersebut.

Sejumlah faktor menjadi perhatian

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS Bhima Yudhistira menduga pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan jumlah penerima.

Menurut Bhima, persoalan tersebut turut berkaitan dengan akurasi pengukuran kemiskinan serta penetapan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ia menilai aspek pendataan menjadi bagian penting dalam menentukan sasaran perlindungan sosial.

"Kelas menengah yang relatif rentan sekarang banyak kehilangan pekerjaan dan bantuan pangan masih lebih dibutuhkan," kata Bhima, Rabu (7/10/2026).

Bhima menilai pemerintah perlu membenahi metodologi pengukuran garis kemiskinan dan proses pendataan penerima. Cakupan bantuan, menurut penilaiannya, juga perlu diperluas kepada kelompok menengah yang berada dalam kondisi rentan.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM Universitas Indonesia Teuku Riefky memiliki pandangan lain mengenai penurunan tersebut. Ia melihat kemungkinan perlindungan sosial disalurkan melalui program yang berbeda.

Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Yusuf Rendy turut melihat kemungkinan adanya pergeseran anggaran perlindungan sosial menuju program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Program MBG dalam sumber tersebut disebut menyasar siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kondisi itu menjadi salah satu kemungkinan yang diperhatikan ketika peningkatan anggaran perlindungan sosial tidak diikuti kenaikan jumlah rumah tangga penerima bantuan pangan.

Dengan demikian, besarnya anggaran perlindungan sosial tidak secara otomatis menunjukkan bertambahnya rumah tangga penerima bantuan pangan. Pergeseran program dan perubahan sasaran penerima menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca tren 2026.