BPDP Percepat Peremajaan Sawit Rakyat Capai 438.217 Hektare

Program peremajaan sawit rakyat telah menjangkau 438.217 hektare (ha) perkebunan di Indonesia hingga 30 September 2026. Pelaksanaannya didukung dana Rp 12,48 triliun yang telah disalurkan kepada 196.846 pekebun, dilansir dari Nasional.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Percepatan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga memerlukan koordinasi lintas pemerintahan dan keterlibatan berbagai pihak.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menjadi salah satu lembaga yang mendukung pelaksanaan program melalui penyaluran bantuan pendanaan. Dukungan tersebut diarahkan agar pekebun yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses pembiayaan secara tepat sasaran.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, menjelaskan bahwa pelaksanaan peremajaan sawit rakyat membutuhkan kerja sama sejumlah unsur. Pihak yang terlibat meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, perusahaan swasta, serta perusahaan pemerintah.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjalankan program strategis pemerintah. Selain meningkatkan hasil perkebunan, peremajaan juga diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan usaha pekebun dan industri kelapa sawit nasional.

BPDP menyatakan bahwa penyaluran bantuan terus diupayakan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudahan akses bagi pekebun yang memenuhi persyaratan juga menjadi salah satu perhatian dalam percepatan kegiatan tersebut.

Dalam rilis yang disampaikan Kamis (29/10), Normansyah menyampaikan komitmen lembaganya untuk memperluas manfaat program bagi pekebun.

"Komitmen kami memastikan program peremajaan sawit rakyat semakin mudah diakses oleh pekebun yang memenuhi persyaratan, semakin efektif pelaksanaannya, dan semakin nyata manfaatnya bagi peningkatan produktivitas serta kesejahteraan pekebun sawit rakyat,” ujar Normansyah.

Selain capaian nasional, pelaksanaan program di Sumatera Utara juga menunjukkan realisasi yang cukup besar. Sejak tahun 2022 hingga triwulan III 2026, peremajaan sawit rakyat di provinsi tersebut telah mencakup 19.902,13 ha.

BPDP mencatat sebanyak 9.048 pekebun di Sumatera Utara telah menerima manfaat program tersebut. Total dana yang disalurkan untuk mendukung kegiatan peremajaan mencapai Rp 553,76 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan cakupan dukungan pendanaan yang diberikan kepada pekebun di tingkat daerah. Pelaksanaan program di Sumatera Utara menjadi bagian dari realisasi nasional yang melibatkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait.

Di luar bantuan peremajaan tanaman, BPDP juga menyediakan dukungan melalui Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (SPPKS). Program ini mencakup sejumlah kebutuhan pengembangan perkebunan, mulai dari intensifikasi hingga peningkatan infrastruktur pendukung.

Hingga triwulan III 2026, secara nasional BPDP telah menerbitkan 146 rekomendasi teknis untuk kegiatan intensifikasi. Selain itu, terdapat 70 rekomendasi yang ditujukan bagi peningkatan jalan perkebunan.

Dukungan lainnya meliputi 13 rekomendasi untuk ekstensifikasi. Sementara itu, rekomendasi alat pascapanen tercatat sebanyak tiga, mesin pertanian dua, serta masing-masing satu untuk penelusuran teknis, pembentukan infrastruktur pasar, dan alat transportasi.

Berbagai rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa dukungan SPPKS tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas tanaman. Fasilitas pendukung perkebunan, akses jalan, peralatan pertanian, hingga infrastruktur pasar juga masuk dalam cakupan program.

Namun, realisasi rekomendasi SPPKS di Sumatera Utara masih tercatat satu hingga triwulan III 2026. Rekomendasi tersebut diberikan kepada Koperasi Maju Lancar Mandiri yang berlokasi di Labuhanbatu.

Bantuan untuk koperasi tersebut berupa paket intensifikasi yang mencakup pupuk dan pestisida. Fasilitas ini ditujukan kepada 21 pekebun dengan total luas lahan mencapai 51,562 hektare.

Dengan demikian, dukungan BPDP di Sumatera Utara mencakup dua bentuk kegiatan, yakni peremajaan tanaman sawit rakyat dan penyediaan sarana serta prasarana perkebunan. Keduanya memiliki sasaran peningkatan produktivitas dan dukungan terhadap kegiatan pekebun.