BKPM Genjot Hilirisasi untuk Kejar Target Ekonomi 8 Persen

Pemerintah memperkuat hilirisasi komoditas strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen pada 2029. Strategi yang dijalankan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini didukung peningkatan investasi, terutama pada sektor mineral kritis, yang menjadi salah satu penyumbang utama realisasi investasi nasional.

Dilansir dari Nasional, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM Heldy Satrya Putera menyampaikan bahwa investasi menyumbang sekitar 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi tersebut menempatkan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12 persen pada kuartal II-2026, pemerintah menetapkan kebutuhan investasi sebesar Rp 13.000 triliun selama periode 2025–2029.

Dalam Forum Mineral Kritis Multi-Pihak Indonesia 2026, Kamis (5/11/2026), Heldy mengungkapkan realisasi investasi nasional sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp 1.539,2 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,3 persen dibandingkan periode sebelumnya.

"Hingga periode Januari hingga September 2026, realisasi investasi kita telah mencapai Rp 1.539,2 triliun dengan tingkat pertumbuhan 7,3%. Komposisi antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) saat ini juga cukup berimbang," ujar Heldy Satrya Putera, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM.

Heldy juga memaparkan peningkatan kontribusi hilirisasi terhadap investasi nasional. Berdasarkan data yang disampaikannya, sektor tersebut menyumbang sekitar 32 persen dari total realisasi investasi selama Januari hingga September 2026.

Pada kuartal III-2026, kontribusi hilirisasi bahkan mencapai 34 persen. Dari keseluruhan investasi hilirisasi tersebut, sektor mineral kritis mendominasi dengan porsi sekitar 70 persen.

Meski realisasi investasi terus meningkat, BKPM masih menghadapi tantangan dalam memastikan seluruh proyek berjalan hingga selesai. Data lembaga tersebut menunjukkan rata-rata realisasi proyek yang dilaporkan investor baru mencapai sekitar 70 persen dari total nilai proyek.

Heldy menjelaskan BKPM memberikan perhatian khusus kepada investor yang proyeknya masih berada pada tahap realisasi 50 persen atau baru memulai persiapan. Pendampingan diperlukan agar berbagai hambatan tidak mengganggu kelanjutan investasi.

"Yang perlu kita jaga adalah apabila mereka menghadapi kendala untuk melanjutkan realisasi itu, terutama jika ada masalah perizinan atau kendala lainnya, maka harus kita bantu penyelesaiannya," ujar Heldy.

Selain persoalan perizinan, pemerintah turut memantau faktor eksternal global dan dinamika dalam negeri yang berpotensi memengaruhi iklim investasi. Keamanan, kepastian ekonomi, serta perbaikan tata kelola menjadi sejumlah aspek yang terus diperhatikan untuk menjaga arus modal masuk ke Indonesia.

Potensi pengembangan hilirisasi juga tidak terbatas pada komoditas nikel. BKPM mencatat peluang pengolahan lanjutan terdapat pada tembaga, bauksit, besi baja, batu bara, serta sektor kelautan, perikanan, dan perkebunan.

Pemerintah menargetkan pengembangan hilirisasi melalui peta jalan yang komprehensif dapat memperluas pemerataan dampak ekonomi. Pengembangan tersebut diarahkan agar manfaat investasi tidak hanya terkonsentrasi di Jawa, tetapi juga menjangkau wilayah lain, termasuk Sulawesi dan Maluku Utara.