BI Longgarkan GWM Bank untuk Tambah Likuiditas Rp190 Triliun

Bank Indonesia (BI) melonggarkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap mulai November 2026 untuk memperkuat likuiditas perbankan nasional. Kebijakan yang diumumkan dalam Rapat Dewan Gubernur Oktober 2026 ini diperkirakan menambah dana perbankan sekitar Rp190 triliun, menyusul pertumbuhan kredit yang lebih cepat daripada dana pihak ketiga (DPK), dilansir dari Keuangan. BI mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75%, tetapi menaikkan suku bunga deposito sebesar 25 basis poin menjadi 5%.

Untuk bank konvensional, GWM turun dari 9% menjadi 8% mulai 1 November 2026, kemudian menjadi 7% pada 1 Desember 2026. Bank syariah juga memperoleh pelonggaran. GWM kelompok ini diturunkan dari 7,5% menjadi 6,5% mulai 1 November 2026 dan kembali turun menjadi 5,5% pada 1 Desember 2026.

Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut akan memberikan tambahan dana yang dapat dimanfaatkan perbankan. Ia menyampaikan perkiraan nilai likuiditas tambahan dalam keterangannya pada Rabu (21/10/2026).

"Artinya akan ada tambahan likuiditas, dalam hitungan kami, sekitar Rp 190 triliun," ujar Destry Damayanti, Gubernur BI. Selain menurunkan GWM, BI menyesuaikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Batas maksimal insentif tersebut berkurang dari 6% menjadi 5%, dengan insentif financing channel turun dari 4% menjadi 3%, sedangkan insentif pendalaman pasar uang tetap sebesar 2%.

Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro menjelaskan bahwa kedua kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan secara terpadu. Penurunan GWM diharapkan mengimbangi pengurangan insentif KLM sekaligus memberikan keleluasaan kepada bank untuk menyalurkan kredit ke sektor di luar cakupan insentif tersebut.

Data BI menunjukkan kredit perbankan tumbuh 13,26% secara tahunan hingga September 2026, melambat dari 13,65% pada bulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan DPK hanya mencapai 8,22%, turun dari 10,95% pada Agustus 2026.

Rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) justru meningkat menjadi 24,08% dari 23,04% pada bulan sebelumnya. Namun, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan bahwa angka agregat tersebut belum tentu mencerminkan kondisi seluruh bank. Yusuf menjelaskan bahwa likuiditas lebih terkonsentrasi pada bank besar, sedangkan bank menengah dan kecil yang bergantung pada deposito menghadapi tekanan biaya dana lebih besar.

Menurutnya, pelonggaran GWM dapat membantu menekan biaya pendanaan karena dana yang sebelumnya ditempatkan sebagai cadangan dapat dialihkan ke aset produktif. Meski demikian, Yusuf menilai dampak kebijakan terhadap pertumbuhan kredit dalam jangka pendek masih terbatas apabila permintaan pembiayaan belum meningkat. Ia juga menyoroti fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar Rp 2.562 triliun atau 21,7% dari total plafon kredit yang tersedia.

BI masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan kredit sebesar 8%–12%. Yusuf menilai proyeksi tersebut mengindikasikan kemungkinan perlambatan dibandingkan laju pertumbuhan kredit saat ini.

Dari kalangan perbankan, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) sekaligus Ketua Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Hery Gunardi menyambut penyesuaian GWM dan KLM. Hingga Agustus 2026, rasio kredit terhadap pendanaan (LDR) BRI tercatat 87,39%, meningkat dari 86,56% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hery menilai tambahan likuiditas dapat mendukung penyaluran pembiayaan perbankan.

Ia menyampaikan tanggapannya kepada Kontan pada Kamis (22/10/2026). "Kami menyambut baik kebijakan BI. Dampaknya, penyaluran kredit bank akan meningkat dan LDR akan lebih baik," ujar Hery Gunardi, Direktur Utama BRI sekaligus Ketua Perbanas.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan juga menyatakan bahwa penyaluran kredit akan tetap mempertimbangkan kebutuhan nasabah. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan insentif perbankan akan disesuaikan dengan peluang pembiayaan yang memberikan manfaat bagi bank.

"Kami pasti usahakan menyalurkan kredit ke sektor yang memberikan manfaat bagi bank. Namun tentu saja akan bergantung kebutuhan nasabah kami, terutama yang existing," ujar Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga. Lani menyebut likuiditas CIMB Niaga masih berada dalam kondisi aman. Per Agustus 2026, LDR bank tersebut mencapai 85,04%, naik dari 82,97% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Aladin Syariah Koko Tjatur Rachmadi menilai kebijakan BI memberikan ruang bagi perbankan di tengah gejolak pasar. Ia menggambarkan kondisi likuiditas setelah pergerakan pasar saham pada pekan sebelumnya. "Sejak kejadian di pasar saham minggu lalu, saat ini likuiditas perbankan menjadi sangat-sangat ketat," ujar Koko Tjatur Rachmadi, Direktur Utama Bank Aladin Syariah.

Koko juga mengharapkan kebijakan lanjutan dari regulator untuk memperkuat pemulihan likuiditas dan mendorong aktivitas dunia usaha. Menurutnya, persaingan antarbank dalam menghimpun dana berpotensi semakin ketat menjelang akhir tahun.