BGN Kembalikan Rp160,37 Miliar ke Kas Negara

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengembalikan Rp160,37 miliar ke kas negara hingga 21 Oktober 2026 untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp196,17 miliar. Dilansir dari Nasional, tindak lanjut tersebut mencakup penanganan rekening virtual account (VA) ganda pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengembalian dana terkait ketidakpatuhan pertanggungjawaban anggaran. Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah, menjelaskan bahwa penelusuran terhadap 79 SPPG yang tercantum dalam laporan BPK menemukan 75 rekening VA ganda.

Saldo rekening tersebut telah ditarik dan disetorkan ke kas negara dengan nilai total Rp78,39 miliar. Lili menyampaikan bahwa empat rekening lainnya tidak menunjukkan indikasi duplikasi dan masih digunakan untuk mendukung operasional SPPG.

"Dari 79 SPPG yang tercantum dalam temuan BPK RI, hasil penelusuran menunjukkan bahwa 75 rekening VA merupakan rekening ganda dan saldonya telah ditarik serta disetorkan ke kas negara. Sementara, empat rekening lainnya tidak terindikasi ganda dan masih digunakan untuk operasional," ujar Lili Khamiliyah, Sekretaris Utama BGN.

Untuk mencegah rekening ganda digunakan kembali, BGN telah menonaktifkan akses pengguna dengan kewenangan pembuat transaksi dan pemberi persetujuan pada rekening-rekening tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penanganan temuan pemeriksaan. Selain penertiban rekening, BGN juga mengembalikan dana yang berkaitan dengan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran. Menurut data yang disampaikan lembaga tersebut, nilai pengembalian untuk temuan ini mencapai Rp60,49 miliar.

Pelaksana Tugas Inspektur Utama BGN, Gustanty Dian Fitrilia, menyatakan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi salah satu prioritas pengawasan internal lembaga. Ia menekankan perlunya penanganan temuan sekaligus pengendalian risiko agar persoalan serupa tidak berulang. "Setiap temuan BPK RI perlu kami tindak lanjuti secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, kami juga perlu melakukan mitigasi terhadap risiko dan penyebabnya agar kejadian serupa tidak kembali terjadi ke depannya," ujar Gustanty Dian Fitrilia, Pelaksana Tugas Inspektur Utama BGN.

Gustanty menambahkan bahwa BGN terus mendorong penguatan sistem pengendalian intern dan pembenahan tata kelola keuangan. Upaya tersebut ditujukan untuk memastikan pengelolaan anggaran berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.