Bencana Hidrometeorologi Mendominasi 2.297 Kejadian di Indonesia

Ancaman bencana akibat perubahan kondisi atmosfer dan lingkungan masih mendominasi kejadian kebencanaan di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.297 kejadian sepanjang 2026 hingga 5 November, dengan 99,2% di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi, dilansir dari Detik iNET.

Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa fenomena cuaca, pergerakan air, dan kondisi lingkungan menjadi faktor utama dalam rangkaian bencana yang terjadi selama periode tersebut. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan wilayah, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dan pengungsian dalam jumlah besar.

Dalam pemaparan perkembangan kebencanaan Indonesia pada 5 November 2026 melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan sejumlah data kejadian bencana.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 1.064 kasus. Berikutnya terdapat 611 banjir, 351 cuaca ekstrem, 125 kekeringan, 114 tanah longsor, serta 14 gelombang pasang dan abrasi.

Di luar kelompok tersebut, Indonesia juga mengalami bencana geologi berupa 14 kejadian gempa bumi dan empat erupsi gunung api. Angka tersebut memperlihatkan bahwa ancaman kebencanaan berasal dari berbagai fenomena alam.

Dari keseluruhan kejadian yang dilaporkan, BNPB mencatat 428 orang meninggal dunia dan 21 orang dinyatakan hilang. Selain itu, sebanyak 3.260 orang mengalami luka-luka, sementara lebih dari 6 juta orang terdampak hingga harus menderita dan mengungsi.

Karhutla juga termasuk bencana hidrometeorologi

Bencana hidrometeorologi memiliki cakupan lebih luas daripada banjir dan tanah longsor. Fenomena ini mencakup berbagai kejadian yang berhubungan dengan atmosfer, perairan, serta lautan dan dapat menimbulkan kerusakan maupun korban.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa kelompok bencana tersebut meliputi hujan ekstrem, banjir, kekeringan, badai, dan kondisi cuaca lainnya yang berpotensi membahayakan masyarakat.

Karhutla juga dimasukkan BNPB ke dalam kategori hidrometeorologi. Hal ini berkaitan dengan pengaruh faktor lingkungan terhadap munculnya api dan penyebarannya, termasuk temperatur, kelembapan udara, pergerakan angin, serta tingkat kekeringan vegetasi.

Karena itu, ancaman bencana tidak hanya muncul ketika intensitas hujan meningkat. Saat musim kering berlangsung, kondisi lahan dan tumbuhan yang kehilangan kelembapan justru dapat memperbesar kemungkinan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.

Perbedaan karakteristik musim tersebut membuat kesiapsiagaan perlu mencakup dua kondisi sekaligus. Curah hujan tinggi berpotensi menyebabkan banjir dan longsor, sedangkan periode tanpa hujan berkepanjangan meningkatkan risiko kekeringan serta karhutla.

Berton sebelumnya turut menyoroti perubahan pola cuaca yang berlangsung cepat. Tingginya variabilitas iklim dinilai dapat meningkatkan intensitas dinamika cuaca dan memunculkan ancaman bencana di sejumlah daerah.

Dalam keterangan BNPB pada 4 November 2026, Berton menyampaikan:

"Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca ekstrem, banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi," ujar Berton.

Peralihan musim meningkatkan kewaspadaan

Memasuki November 2026, sejumlah daerah di Indonesia mulai beralih menuju musim hujan. Perubahan pola cuaca pada masa peralihan ini perlu diperhatikan karena hujan sedang hingga lebat dan angin kencang berpotensi memicu kejadian bencana.

Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah peningkatan debit air sungai akibat hujan deras dalam waktu singkat. Apabila kapasitas aliran tidak mampu menampung peningkatan volume air, banjir berpotensi terjadi di wilayah sekitarnya.

Selain banjir, kawasan yang memiliki lereng rentan juga menghadapi ancaman tanah longsor. Air hujan yang meresap ke dalam tanah dapat meningkatkan kandungan air dan mengurangi kestabilan lereng sehingga material tanah berpotensi bergerak.

Untuk mengurangi risiko tersebut, BNPB mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan kawasan rawan bencana. Penguatan sistem peringatan dini juga diperlukan agar informasi mengenai potensi ancaman dapat diketahui lebih awal.

Kesiapan personel dan ketersediaan logistik turut menjadi perhatian dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Pemerintah daerah diharapkan memastikan berbagai kebutuhan penanganan telah dipersiapkan sebelum kondisi darurat berlangsung.

Masyarakat juga diminta memahami karakteristik ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Pengenalan terhadap potensi bahaya setempat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca.

Data BNPB menunjukkan bahwa besarnya dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan intensitas fenomena alam. Kondisi lingkungan, pengaturan tata ruang, sistem drainase, tutupan lahan, serta kesiapan masyarakat turut memengaruhi tingkat risiko yang dihadapi Indonesia.