BEI Perpanjang Suspensi Saham PTPP Usai Tunda Pembayaran Utang

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang penghentian sementara perdagangan saham PT PP Tbk (PTPP) di seluruh pasar mulai sesi pra-pembukaan pada Jumat, 23 Oktober 2026. Dilansir dari Investasi, keputusan tersebut diambil setelah perusahaan menunda pembayaran bunga obligasi dan bagi hasil sukuk yang jatuh tempo pada 22 Oktober 2026, meskipun perjanjian restrukturisasi utangnya telah efektif berlaku.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI, Lidia M Panjaitan, menjelaskan bahwa kewajiban yang tertunda mencakup bunga ke-18 Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B (PTPP03BCN2) serta pendapatan bagi hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B (SMPTPP01BCN2).

BEI menilai penundaan tersebut menunjukkan adanya persoalan terkait kelangsungan usaha PTPP. Dalam pengumuman tertanggal 23 Oktober 2026, bursa menyatakan penghentian perdagangan akan berlangsung sampai terdapat pengumuman lebih lanjut.

"Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut dan untuk menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa memutuskan untuk melanjutkan penghentian sementara perdagangan efek PTPP di seluruh pasar sejak sesi pra-pembukaan perdagangan pada Jumat, 23 Oktober 2026, sampai pengumuman Bursa lebih lanjut," ujar Lidia M Panjaitan, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI.

Suspensi saham PTPP sebelumnya diberlakukan pada 5 Oktober 2026. Saat itu, perusahaan menunda pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B (PTPP03BCN1) dan bagi hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B (SMPTPP01BCN1), yang seharusnya dibayarkan pada 2 Oktober 2026.

Di tengah penghentian perdagangan tersebut, PTPP melanjutkan restrukturisasi kewajiban keuangannya melalui perjanjian induk restrukturisasi atau master restructuring agreement (MRA). Perusahaan menyatakan seluruh ketentuan dalam perjanjian itu mulai efektif dan mengikat pada 21 Oktober 2026 bagi perseroan, pihak pembiayaan restrukturisasi, dan seluruh pihak terkait.

Direktur Keuangan PTPP, Faizal Rahmad, menjelaskan bahwa perjanjian kredit untuk kepentingan restrukturisasi bersama bank-bank kreditur telah ditandatangani pada 10 September 2026. Dalam keterbukaan informasi pada 22 Oktober 2026, perusahaan juga merujuk surat Bank Mandiri selaku Agen Fasilitas Restrukturisasi yang menyatakan seluruh persyaratan efektif MRA telah dipenuhi.

"Dengan diterimanya pernyataan efektif MRA atau Perjanjian Kredit, kami berharap proses restrukturisasi keuangan yang sedang berjalan dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha dan kondisi keuangan perseroan ke depan," ujar Faizal Rahmad, Direktur Keuangan PTPP.

Berdasarkan catatan KONTAN, total kewajiban PTPP kepada seluruh kreditur berdasarkan MRA, termasuk pokok dan bunga per Juli 2026, mencapai Rp 18,2 triliun. Empat bank yang menyetujui restrukturisasi tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).

Skema restrukturisasi membagi kewajiban ke dalam beberapa kelompok. Tranche A berupa pinjaman sekitar Rp 13.331.131.239.521 yang akan dilunasi selama 15 tahun sejak tanggal efektif dengan skema pembayaran balloon payment. Bunga atau bagi hasil ditetapkan 3,5% per tahun, dengan 1% dibayar tunai setiap tiga bulan dan 2,5% ditangguhkan hingga 2041.

Tranche B mencakup pinjaman sekitar Rp 4.047.581.065.044 yang dijadwalkan lunas dalam lima tahun sejak tanggal efektif melalui skema bullet payment. Pembayarannya bersumber dari hasil divestasi PTPP, dengan bunga atau bagi hasil 1% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan.

Untuk kewajiban yang dikecualikan, pembayaran kembali dilakukan secara independen dari arus kas tersedia proyek terkait. Bunga atau bagi hasil ditetapkan 3,5% per tahun, terdiri atas 1% yang dibayar tunai setiap tiga bulan dan 2,5% yang ditangguhkan mengikuti jadwal penerimaan kas proyek. Sementara itu, Tranche C mencakup bunga atau bagi hasil sejak tanggal persetujuan standstill hingga tanggal efektif, dengan pelunasan secara cicilan selama 18 bulan tanpa bunga atau bagi hasil tambahan.