Barantin Buka Akses Ekspor bagi Purna PMI dan Keluarga

Peluang usaha bagi pekerja migran Indonesia (PMI) setelah kembali ke Tanah Air diperkuat melalui kerja sama Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Kedua lembaga menyiapkan akses pasar ekspor bagi purna PMI dan keluarganya melalui pengembangan komoditas potensial, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) di Kantor Barantin pada Selasa (3/11/2026). Program ini mencakup pendampingan persyaratan karantina serta pengembangan usaha berbasis komoditas yang berpeluang menembus pasar internasional.

Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menilai pengalaman dan jaringan yang dibangun PMI selama bekerja di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di daerah asal.

"Pengalaman dan jejaring yang diperoleh PMI selama bekerja di luar negeri dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha setelah kembali ke daerah asal," kata Abdul Kadir Karding, Kepala Badan Karantina Indonesia.

Untuk merealisasikan peluang tersebut, Barantin menyediakan pendampingan mengenai persyaratan perkarantinaan dan pemanfaatan fasilitas Klinik Ekspor. Fasilitas ini ditujukan untuk membantu purna PMI dan keluarganya memahami ketentuan karantina serta standar komoditas yang berlaku di negara tujuan.

Program pemberdayaan juga mencakup pelaku usaha di Desa Migran EMAS. Mereka berkesempatan mendapatkan pendampingan perkarantinaan sekaligus dukungan akses pasar untuk mengembangkan komoditas potensial berorientasi ekspor.

Selain pemberdayaan ekonomi, kesepakatan Barantin dan KP2MI mencakup peningkatan perlindungan PMI melalui layanan serta edukasi mengenai aturan karantina. Upaya tersebut berkaitan dengan tingginya mobilitas pekerja migran antarnegara dan risiko perpindahan organisme berbahaya melalui barang bawaan.

Karding menjelaskan bahwa pemahaman terhadap ketentuan barang bawaan dan komoditas lintas negara diperlukan untuk mencegah masuk serta menyebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, maupun organisme pengganggu tumbuhan.

"Di kerja sama ini, fasilitas Barantin di titik embarkasi dan debarkasi juga akan dioptimalkan untuk mendukung penyediaan informasi, pendampingan, serta pelayanan bagi pekerja migran," jelas Karding.

Optimalisasi fasilitas di titik keberangkatan dan kedatangan tersebut menjadi bagian dari dukungan pelayanan bagi PMI. Penyediaan informasi dan pendampingan diarahkan agar pekerja migran memahami ketentuan karantina ketika melakukan perjalanan antarnegara.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat perlindungan PMI dalam seluruh tahapan migrasi.

"Sinergi ini tidak hanya memberikan pelindungan dan kemudahan layanan bagi PMI, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi purna PMI dan keluarganya agar mampu mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan," ujar Mukhtarudin, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Mukhtarudin, kerja sama tersebut diarahkan untuk menjangkau perlindungan PMI sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke Indonesia.