Bank Mandiri Hadapi Risiko Saham Agunan Kredit JARR PGUN

Risiko likuiditas menjadi perhatian dalam penggunaan saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk dan PT Pradiksi Gunatama Tbk sebagai agunan kredit. Dilansir dari Keuangan, kondisi tersebut berkaitan dengan kemampuan bank merealisasikan nilai jaminan jika terjadi gagal bayar.

Porsi saham beredar PT Jhonlin Agro Raya Tbk mencapai 8,95%, sedangkan PT Pradiksi Gunatama Tbk sebesar 7,62%. Angka tersebut masih berada di bawah batas minimum terbaru Bursa Efek Indonesia sebesar 15%.

PT Bank Mandiri Tbk tetap menerima 7,99 miliar saham atau setara 86,64% kepemilikan JARR serta 5,29 miliar saham atau setara 92,38% kepemilikan PGUN sebagai jaminan kredit.

Jaminan tersebut berasal dari kredit kepada pemegang saham pengendali, yaitu PT Eshan Agro Sentosa sebagai PSP JARR serta PT Araya Agro Lestari, PT Baramega Citra Mulia Persada, dan PT Citra Agro Raya sebagai PSP PGUN.

Rincian mengenai nilai fasilitas kredit, bunga, dan tenor plafon belum dipublikasikan ketika informasi tersebut disampaikan. Kondisi itu membuat penilaian risiko menjadi perhatian bagi pihak perbankan.

Head of Research PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto menilai besarnya saham yang dijaminkan perlu dibandingkan dengan kemampuan pasar menyerap transaksi dalam jumlah besar.

Perhitungan timnya menunjukkan nilai pasar agunan pada awal Oktober masih memberikan cakupan terhadap estimasi fasilitas kredit dengan asumsi tertentu. Namun, perubahan harga saham dapat memengaruhi nilai perlindungan tersebut.

“Besarnya nilai agunan di atas kertas tidak selalu mencerminkan tingkat perlindungan yang sama apabila agunan harus dilikuidasi,” tutur Rully kepada Kontan, Minggu (11/10/2026),

Jika eksekusi dilakukan, perdagangan harian belum tentu mampu menampung penjualan saham dalam jumlah besar tanpa tekanan harga. Risiko penurunan harga dapat meningkat apabila permintaan pasar sekunder tidak mencukupi.

Menurut Rully, bank tidak harus langsung menjual seluruh saham saat terjadi gagal bayar. Penyelesaian dapat mempertimbangkan perjanjian, kondisi debitur, restrukturisasi, atau pengalihan kepemilikan.

Struktur kreditur juga menjadi faktor yang diperhatikan karena beberapa kreditur dapat membuat proses penyelesaian agunan lebih kompleks dibandingkan jika hanya melibatkan satu kreditur.

Rully menyebut bank perlu menerapkan valuasi konservatif, haircut terhadap nilai agunan, loan-to-value ratio, pemantauan nilai jaminan, serta memperhatikan sumber pembayaran kredit selain agunan.

“Menurut kami, hal terpenting adalah kemampuan debitur membayar kewajibannya tetap harus menjadi pertimbangan utama, bukan semata-mata besarnya nilai saham yang dijaminkan,” imbuh Rully.

Ekonom dan Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai arus kas operasional JARR dan PGUN menjadi faktor penting agar kredit tetap berjalan tanpa perlu memasuki tahap eksekusi agunan.

Menurut Rahma, penyelesaian kredit bermasalah dengan agunan saham pengendali berukuran besar biasanya dapat dilakukan melalui penjualan strategis secara tertutup.

“Bisa block sale atau private placement di pasar negosiasi, kepada investor strategis baru yang ingin masuk menjadi pengendali, bukan dilepas ke ritel publik,” jelasnya.

Konsentrasi saham pada pihak pengendali membuat bank bergantung pada kondisi finansial dan reputasi pengendali tersebut. Gangguan likuiditas pada bisnis pengendali dapat meningkatkan risiko gagal bayar.

Rahma juga menyoroti potensi pergerakan harga tidak wajar karena free float yang kecil. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penilaian kredit berbasis saham.

Bagi perbankan, saham pengendali tidak memiliki tingkat likuiditas yang sama dengan kas, deposito, atau surat berharga negara yang dapat dicairkan lebih cepat.

Karena itu, perlindungan bank perlu diperkuat melalui kovenan keuangan yang ketat, termasuk kewajiban menjaga kesehatan emiten dan penambahan agunan jika harga saham turun melewati batas haircut.

Rahma menjelaskan penggadaian saham oleh korporasi atau pemegang saham pengendali kepada bank diperbolehkan berdasarkan aturan yang berlaku.

Landasan tersebut mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150–1160, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 60, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dalam praktiknya, bank tetap wajib menjalankan prinsip kehati-hatian sebelum menerima saham sebagai agunan. Mekanisme jaminan saham juga berkaitan dengan kepatuhan hukum dan pelaksanaan hak jaminan.

Jika debitur mengalami wanprestasi, bank dapat melakukan eksekusi melalui titel eksekutorial, lelang eksekusi, atau penjualan di bawah tangan yang telah disepakati untuk dialihkan kepada investor baru yang memenuhi kelayakan.