Bambang Minta Kemenkum Sinkronkan Aturan Program Prabowo

Pemerintah mendorong penataan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak terhambat oleh ketidaksesuaian regulasi. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto meminta Kementerian Hukum mengidentifikasi aturan yang perlu diselaraskan dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum di Jakarta Selatan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Menurut laporan detikcom, Bambang menilai pemerintah perlu bergerak cepat mengidentifikasi kendala regulasi agar sisa masa pemerintahan dapat dimanfaatkan secara efektif. Ia mengingatkan bahwa ketidaksesuaian aturan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, termasuk ketika hambatan tersebut tampak kecil.

Dalam forum tersebut, Bambang meminta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beserta jajarannya menelaah peraturan yang berpotensi tidak mendukung agenda presiden.

"Mohon bantuan Pak Menteri Hukum dan jajarannya untuk membuat kajian. Akhir-akhir ini, peraturan perundang-undangan mana yang kira-kira berpotensi untuk tidak mendukung program Presiden, Pak? Itu coba kita selaraskan lagi," kata Bambang dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).

Bambang juga mengingatkan bahwa ketidakselarasan aturan dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, identifikasi hambatan perlu diikuti langkah penyelesaian agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan.

"Jangan sampai kemudian itu enggak jalan gara-gara ada aturan yang menghambat," tegas dia.

Dalam pandangannya, fungsi regulasi perlu berorientasi pada hasil pembangunan dan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menambah prosedur administratif. Penataan aturan menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara efektif.

"Regulasi bukan tujuan pembangunan. Regulasi adalah instrumen untuk menghasilkan manfaat pembangunan," kata Bambang.

Ia turut menekankan perlunya evaluasi terhadap peraturan yang sudah berlaku untuk mengukur relevansi, efektivitas, dan kesesuaiannya dengan kebijakan nasional. Menurut Bambang, hasil evaluasi harus menghasilkan perbaikan konkret yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Evaluasi harus menghasilkan tindakan korektif yang memiliki pertanggungjawaban dan jadwal penyelesaian, bukan hanya rekomendasi di atas kertas," katanya.

Di sisi lain, Kementerian Hukum menyelenggarakan Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 dengan tema transformasi tata kelola peraturan perundang-undangan pada era digital. Informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa agenda tersebut menekankan penyederhanaan regulasi serta peningkatan kualitas pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi setelah penerapan.

Pada hari kedua, forum menggelar pertemuan tingkat tinggi yang mencakup penandatanganan komitmen pelaksanaan Agenda Aksi Nasional Pembangunan Hukum untuk transformasi tata kelola peraturan perundang-undangan. Sekretaris Utama BNN RI Asep Saepudin menghadiri kegiatan itu bersama Direktur Hukum BNN Riki Yanuarfi.

Sejumlah pejabat yang turut hadir meliputi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Secara terpisah, Kompas.id pada 15 Oktober 2026 melaporkan bahwa lima lembaga menyepakati sinkronisasi penegakan hukum untuk mencegah perbedaan penafsiran terhadap KUHP dan KUHAP. Kesepakatan melalui surat keputusan bersama itu disebut tidak akan menyangkut proses penegakan hukum ataupun mengganggu independensi aparat penegak hukum.