Prabowo Resmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Pemerintah Indonesia membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) untuk mengarahkan kebijakan inklusi keuangan pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga tersebut di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10), dengan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, dilansir dari Nasional.

Pembentukan DNKK menandai perubahan pendekatan pemerintah, dari perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan menjadi upaya memastikan layanan tersebut memberikan manfaat nyata bagi kondisi ekonomi rumah tangga. Keluarga ditempatkan sebagai unit ekonomi terkecil yang menjadi sasaran kebijakan peningkatan kesejahteraan.

Dalam keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dirilis pada 23 Oktober 2026, Prabowo menyatakan peresmian lembaga tersebut sebagai bagian dari kebijakan pemerintah di bidang keuangan nasional.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa DNKK merupakan perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Perubahan tersebut memperluas sasaran kebijakan agar tidak berhenti pada kepemilikan rekening, tetapi juga mencakup kemampuan keluarga menjaga kondisi keuangannya.

Airlangga membandingkan orientasi lembaga sebelumnya dengan mandat baru yang menempatkan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai sasaran utama.

“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inklusivitas, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026 mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 93,61%, sedangkan tingkat literasi keuangan mencapai 69,57%. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendorong pemanfaatan layanan keuangan yang lebih berkualitas.

Peningkatan akses dinilai perlu diikuti pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan, kemampuan mengelola pendapatan, serta pengambilan keputusan finansial sesuai kebutuhan rumah tangga. Kebijakan baru ini mencakup tiga aspek, yakni kondisi keuangan yang sehat, ketahanan menghadapi guncangan ekonomi, dan rasa aman dalam pengelolaan keuangan.

Pemerintah juga menyiapkan strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di tingkat daerah, pelaksanaannya diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan perluasan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Airlangga menekankan bahwa pendekatan tersebut menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

“Jadi kalau kami bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujar Airlangga.

Prabowo juga menegaskan pentingnya pengelolaan potensi dan kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan diharapkan bersinergi memperluas kesempatan ekonomi serta memperkuat ketahanan keuangan keluarga.