Bahlil Tempatkan BP BUMN di Bawah Koordinasi Kemenko Hilirisasi

Pemerintah tengah memfinalisasi pembagian tugas dan koordinasi kementerian dalam struktur pemerintahan terbaru. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut BP BUMN dan Kementerian Investasi hampir pasti berada di bawah koordinasi kementerian koordinator tersebut. Informasi itu disampaikan di Jakarta pada Jumat (16/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Bahlil menjelaskan, pengaturan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini sedang dirampungkan pemerintah. Kepastian mengenai susunan kementerian dan lembaga yang masuk dalam lingkup koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih menunggu penyelesaian regulasi tersebut.

Dalam keterangannya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Bahlil memberikan gambaran mengenai kementerian dan lembaga yang diperkirakan masuk dalam struktur koordinasi baru itu.

"Saya beri sedikit bocoran. Nanti pengaturannya ada dalam Perpres, dan mungkin Perpres itu sebentar lagi selesai. Namun, dari pembahasan dalam rapat dengan saya tadi, BP BUMN dan Kementerian Investasi insyaallah sudah hampir pasti berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.

Selain kedua instansi tersebut, Bahlil juga membuka kemungkinan Kementerian Perindustrian masuk dalam koordinasi kementerian koordinator yang dipimpinnya. Namun, ia menegaskan bahwa informasi mengenai posisi kementerian tersebut belum menjadi keputusan resmi.

"Sepertinya memang begitu, Kementerian Perindustrian berada di bawah koordinasi kementerian koordinator ini. Namun, itu baru perkiraan saya," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi merupakan dua instansi yang kemungkinan besar berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

"Saya sedikit memberikan bocoran bahwa kemungkinan besar yang sudah pasti adalah ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi," ujar Bahlil.

Di luar pembagian kewenangan, Bahlil memastikan pembentukan kementerian koordinator baru tidak akan menambah beban anggaran operasional pemerintah. Menurut dia, kebutuhan operasional lembaga tersebut akan menggunakan anggaran dari Kementerian ESDM.

Bahlil juga menyatakan tidak akan menerima dua gaji meskipun menjalankan dua jabatan sekaligus, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM.

Ia menegaskan bahwa pembentukan struktur baru tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah.

"Saya menegaskan bahwa penambahan menteri koordinator baru bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya tidak menginginkan hal itu karena memang bukan prinsip saya," ujar Bahlil.