Asippindo Soroti Perlambatan Kredit BPD dan Prospek Penjaminan

Perlambatan kredit pada sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi perhatian industri penjaminan karena berpotensi memengaruhi volume bisnis dan pendapatan perusahaan. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai peluang pertumbuhan masih terbuka hingga akhir 2026, terutama melalui pembiayaan UMKM, sektor produktif, dan pengembangan ekonomi daerah, dilansir dari Keuangan.

Sekretaris Jenderal Asippindo Agus Supriadi menjelaskan bahwa penurunan kredit BPD dapat berdampak pada Imbal Jasa Penjaminan (IJP), yakni pendapatan yang diterima perusahaan atas layanan penjaminan. Menurutnya, BPD merupakan mitra strategis dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor produktif di daerah.

Agus menyampaikan penilaiannya kepada Kontan pada Selasa (20/10/2026).

"Hal ini mengingat BPD merupakan mitra strategis perusahaan penjaminan dalam mendukung pembiayaan UMKM dan sektor produktif di daerah," ujar Agus Supriadi, Sekretaris Jenderal Asippindo.

Ia menjelaskan bahwa dampak perlambatan kredit terhadap perusahaan penjaminan tidak akan sama. Kondisi ekonomi setiap daerah, komposisi portofolio kredit, serta strategi penyaluran pembiayaan masing-masing BPD menjadi faktor yang memengaruhi kinerja bisnis penjaminan.

Salah satu bank yang mencatat penurunan kredit adalah Bank BPD DIY. Berdasarkan data yang dikutip dalam laporan tersebut, kredit bank ini turun 5,53% secara tahunan atau year-on-year (YoY), dari Rp 11,59 triliun pada Agustus 2025 menjadi Rp 10,97 triliun.

Di tengah kondisi tersebut, Asippindo menilai kerja sama penjaminan kredit melalui BPD tetap berperan dalam memperluas akses pembiayaan masyarakat. Kebutuhan penjaminan masih terbuka, khususnya untuk kredit produktif, pembiayaan UMKM, dan program pengembangan ekonomi daerah.

Asippindo juga mendorong perusahaan penjaminan memperluas kemitraan dengan lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank. Penetrasi ke sektor produktif dan UMKM serta pengembangan produk sesuai kebutuhan pasar dinilai penting untuk memperluas cakupan bisnis.

Transformasi digital dan integrasi sistem dengan mitra turut menjadi prioritas. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat layanan, dan memperluas akses terhadap fasilitas penjaminan.

Dalam pengelolaan risiko, Asippindo menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, pengendalian klaim, dan optimalisasi pemulihan melalui subrogasi. Penguatan permodalan, diversifikasi bisnis, serta tata kelola juga menjadi perhatian untuk menjaga kesehatan industri.

Meski pertumbuhan kredit belum merata dan risiko pembiayaan meningkat di sejumlah sektor, Agus menilai prospek industri penjaminan masih cukup baik hingga penghujung tahun ini. Kebutuhan pembiayaan UMKM dan program penguatan ekonomi daerah menjadi sejumlah faktor pendukung.

"Kami memandang prospek industri penjaminan hingga akhir 2026 masih cukup positif," ujar Agus Supriadi, Sekretaris Jenderal Asippindo.

Data industri yang tercantum dalam laporan tersebut menunjukkan nilai IJP mencapai Rp 5,61 triliun pada Agustus 2026, meningkat 9,44% YoY dari Rp 5,12 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, nilai klaim penjaminan tercatat Rp 5,05 triliun, naik 8% YoY dibandingkan Rp 4,68 triliun pada Agustus 2025. Kenaikan klaim tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan perusahaan dalam menjaga kualitas portofolio dan keberlanjutan bisnis.