AS Siapkan Opsi Serangan Baru dan Kirim 10 Pesawat ke Israel

Ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah Washington menyiapkan sejumlah opsi operasi militer, mengerahkan pesawat kargo ke Israel, dan membuka komunikasi diplomatik dengan Teheran. Rangkaian perkembangan pada 29-30 Oktober 2026 tersebut berlangsung di tengah kebuntuan upaya mengakhiri konflik kedua negara. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) Laksamana Brad Cooper dilaporkan memaparkan pilihan operasi militer kepada Presiden Donald Trump dalam pertemuan di Gedung Putih pada Kamis (29/10).

Menteri Perang Pete Hegseth dan Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine turut menghadiri pengarahan tersebut. Menurut laporan The Wall Street Journal, pengarahan serupa sebelumnya diberikan kepada Wakil Presiden JD Vance. Trump disebut sedang mempertimbangkan kemungkinan menghidupkan kembali Operasi Epic Fury, meskipun belum mengambil keputusan untuk melancarkan serangan.

Presiden AS tersebut sebelumnya meminta Teheran kembali berunding agar eskalasi dapat dihindari.

"Jika mereka cerdas, mereka akan kembali ke meja perundingan," kata Donald Trump. Di tengah pertimbangan operasi militer, Washington juga dilaporkan mengirimkan 10 pesawat kargo militer ke pangkalan udara Ovda dan Nevatim di wilayah Negev selatan, Israel. Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan pesawat tersebut tiba pada Kamis (29/10).

Pesawat-pesawat itu disebut berasal dari Fort Bliss, Texas. Selain Israel, pengiriman aset militer AS juga dilaporkan menyasar pangkalan udara di Yordania, Arab Saudi, dan Qatar. Pemerintah AS belum mengonfirmasi pengerahan tersebut. Jenis persenjataan maupun perlengkapan yang dibawa juga belum diketahui, sehingga belum dapat dipastikan apakah pengiriman itu berkaitan langsung dengan rencana serangan terhadap Iran.

Seorang pejabat Israel kepada KAN menyampaikan bahwa koordinasi militer kedua negara terus berlangsung untuk mengantisipasi keputusan Washington. "Israel dan Amerika Serikat berkoordinasi erat. Meskipun belum ada keputusan yang dibuat mengenai masalah ini, Amerika dan Israel sedang mempersiapkan diri untuk setiap keputusan yang diambil Presiden Donald Trump," kata seorang pejabat Israel.

Persiapan pertahanan AS juga mencakup pemindahan sistem rudal Patriot dari Texas menuju kawasan Teluk. KAN sebelumnya melaporkan Washington telah memperingatkan sejumlah negara Teluk mengenai kemungkinan operasi militer singkat dan terbatas terhadap Iran.

Selain itu, pasukan AS di sejumlah pangkalan Timur Tengah dilaporkan diperintahkan meninggalkan lokasi sebagai langkah antisipasi. Washington juga diperkirakan mengirim tambahan kapal induk dan unit Korps Marinir pada November untuk memperkuat sekitar 20 kapal perang yang telah beroperasi di kawasan tersebut.

Persiapan menghadapi kemungkinan perang berkepanjangan turut terlihat dalam latihan Angkatan Darat AS di Fort Bragg, Karolina Utara. Newsweek melaporkan latihan bernama Operasi Perjanjian Naga Fase II dimulai pada September 2026 dan melibatkan Komando Korps Berkelanjutan ke-3 serta Brigade Sipil ke-20. Dalam latihan tersebut, personel militer menggunakan buldoser dan ekskavator untuk menyiapkan kompleks pemakaman sementara bagi korban perang berskala besar.

Kegiatan itu menjadi latihan penggalian pemakaman massal pertama Angkatan Darat AS sejak Perang Korea pada 1950-1953. Menurut standar Angkatan Darat AS, satu kompleks pemakaman sementara terdiri atas lima parit dengan kapasitas keseluruhan 100 jasad. Delapan buldoser dan empat ekskavator diperkirakan mampu membantu pemakaman hingga 2.400 prajurit dalam waktu 24 jam.

Sersan Satu Delbert Ruede dari Komando Korps Berkelanjutan ke-3 menjelaskan bahwa latihan tersebut bertujuan membangun prosedur sistematis untuk menangani korban perang sekaligus menjaga keutuhan jasad agar dapat diidentifikasi dan dipulangkan.

"Gila," kata Chris Murphy, Senator Partai Demokrat, ketika mengkritik kemungkinan serangan baru terhadap Iran. Murphy menyampaikan bahwa dirinya bersama sejumlah senator lainnya telah menerima pengarahan mengenai rencana tersebut. Murphy memperingatkan operasi militer dapat memperluas konflik dan merusak komitmen Amerika Serikat terhadap supremasi hukum. Kritik tersebut dilaporkan Anadolu Agency.

Di jalur diplomatik, pemerintah Iran mengakui telah menerima surat dari JD Vance, tetapi belum memberikan jawaban. Media pemerintah Iran, Tasnim News Agency dan Fars, melaporkan penerimaan surat tersebut pada Jumat (30/10) tanpa mengungkap isinya. The Wall Street Journal sebelumnya melaporkan Vance mengirim surat kepada Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, atas arahan Trump. Komunikasi tersebut bertujuan menghidupkan kembali negosiasi dan mencegah serangan baru Amerika Serikat.

Menurut laporan tersebut, pembahasan berfokus pada kemungkinan kerangka negosiasi, bukan rincian persyaratan kesepakatan damai. Kontak itu berlangsung ketika kedua negara belum menemukan penyelesaian yang bertahan lama. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi pada Rabu (28/10) mengatakan Teheran sedang membahas rencana penghentian perang bersama mediator, termasuk Qatar dan Pakistan.

Pembicaraan tersebut juga mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz. Iran menetapkan tujuh persyaratan untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut. Di antaranya gencatan senjata di seluruh front Timur Tengah, termasuk Lebanon, pencairan aset Iran di luar negeri, pencabutan sanksi sektor minyak, serta penghentian blokade angkatan laut AS.

Konflik bermula ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang sejumlah sasaran di Iran pada 28 Februari 2026. Teheran kemudian melancarkan serangan balasan terhadap Israel dan fasilitas militer AS di kawasan.

Perselisihan juga berdampak pada jalur energi global. Iran membatasi pelayaran di Selat Hormuz, yang sebelumnya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia, sementara Amerika Serikat memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pada pertengahan Juni 2026, Washington dan Teheran menandatangani nota kesepahaman terkait penghentian permusuhan dan kebebasan navigasi. Namun, perbedaan pandangan mengenai pengamanan Selat Hormuz kembali menghambat pelaksanaannya dan membuat ketegangan kedua negara belum terselesaikan.