AAUI Dorong Perluasan Asuransi Barang Milik Negara

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mendorong perluasan perlindungan asuransi barang milik negara untuk menjaga pendanaan pemulihan setelah bencana. Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyampaikan pandangan itu pada Rabu (7/10), sementara OJK mencatat baru 20% barang milik negara telah terlindungi.

Dilansir dari Keuangan, Budi mengatakan kerusakan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas pemerintah dapat mengganggu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas masyarakat. Menurut dia, asuransi dapat menyediakan sumber dana pemulihan sesuai perlindungan dalam polis.

"Dengan demikian, pemerintah tidak harus menanggung seluruh kerugian melalui penyesuaian anggaran setelah bencana terjadi," ujar Budi Herawan, Ketua Umum AAUI.

Budi menyebut banyaknya kejadian bencana menjadi pertimbangan untuk memperluas perlindungan aset negara. Pengalaman kerusakan akibat gempa, banjir, dan erupsi menunjukkan kebutuhan pemulihan dapat muncul mendadak dengan nilai besar.

Menurut Budi, dana premi dan perlindungan perlu disiapkan sebelum bencana terjadi, bersamaan dengan pemeliharaan bangunan dan upaya mengurangi risiko kerusakan. Ia menilai asuransi barang milik negara menjadi bagian dari pengelolaan keuangan negara dan keberlanjutan pelayanan publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat cakupan perlindungan tersebut masih terbatas, khususnya aset yang berada dalam naungan Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN). Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan dukungan terhadap perluasan perlindungan.

"Memang belum seluruh barang milik negara terlindungi oleh asuransi," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Ogi menyampaikan OJK terbuka berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, AAUI, dan pelaku industri asuransi. Menurut Ogi, perlindungan diperlukan karena barang milik negara di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berada di wilayah yang rawan bencana.

"Dengan demikian, jika ada bencana, kerugian bisa diminimalkan," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Ogi juga menyoroti gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut dia, kejadian tersebut mengidentifikasikan 726 objek barang milik negara dengan total harga pertanggungan sekitar Rp 3,05 triliun dan estimasi kerugian Rp 29,80 miliar.

Selain gempa, pemantauan hingga September 2026 mencatat 30 objek barang milik negara terdampak aktivitas 7 gunung berapi. Nilai pertanggungan aset terdampak tersebut mencapai sekitar Rp 26,88 miliar.

"Total nilai pertanggungannya sekitar Rp 26,88 miliar. Angka tersebut merupakan nilai pertanggungan aset terdampak dan belum mencerminkan nilai kerugian aktual yang masih tergantung pada tingkat kerusahaan dan proses penilaian klaim," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Ogi menilai data tersebut menunjukkan peran perlindungan asuransi dalam membantu pemerintah mengelola dampak finansial bencana. Perluasan perlindungan, menurut dia, perlu dilakukan bertahap dan berbasis risiko dengan memperkuat sinergi pemerintah, industri asuransi dan reasuransi, serta regulator.

"Hal itu juga sejalan dengan upaya pemerintah memperluas implementasi skema pembiayaan risiko bencana, termasuk melalui pooling fund bencana. Dengan demikian, dampak fiskal akibat kejadian bencana dapat dikelola secara lebih terukur dan berkelanjutan," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.