YLKI Minta Prabowo Copot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah dan pemadaman listrik berskala besar di Batam mendorong Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pergantian pimpinan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dilansir dari Nasional, YLKI menyurati Presiden Prabowo Subianto pada 16 Oktober 2026 untuk meminta evaluasi terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sekaligus mendesak pencopotannya.

Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan, gangguan layanan energi tersebut menjadi peringatan serius bagi pengelolaan energi nasional. Menurut YLKI, persoalan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, Niti menjelaskan bahwa surat kepada Presiden memuat permintaan evaluasi terhadap kepemimpinan kementerian, termasuk pergantian menteri.

"Atas kondisi tersebut, YLKI telah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2026 Bapak Prabowo Subianto, untuk meminta evaluasi terhadap kepemimpinan Kementerian ESDM termasuk mencopot Menteri ESDM dari jabatannya," ujar Niti Emiliana, Ketua YLKI.

YLKI menilai Menteri ESDM memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan kebijakan dan mengelola sektor energi. Karena itu, gangguan yang berdampak langsung pada masyarakat dinilai perlu menjadi dasar evaluasi terhadap kepemimpinan kementerian.

Niti menyatakan, YLKI menginginkan pemimpin baru yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi strategis. Pergantian tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola energi, menjaga keandalan pasokan listrik, melancarkan distribusi BBM, serta memperkuat kesiapan pemerintah menghadapi krisis energi.

Menurut YLKI, penanganan gangguan energi tidak cukup dilakukan dengan menganggapnya sebagai persoalan teknis semata. Pemerintah perlu mengevaluasi perencanaan, pengawasan, ketersediaan, dan distribusi energi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

"Antrean BBM di berbagai daerah dan gangguan pasokan listrik di Batam tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis," ujar Niti Emiliana, Ketua YLKI.

YLKI juga menyoroti hak konsumen yang berkaitan dengan kelangsungan layanan energi. Organisasi tersebut merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf a, yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa.

Selain itu, Pasal 4 huruf h dalam undang-undang tersebut mengatur hak konsumen untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang semestinya.

Dalam sektor ketenagalistrikan, YLKI merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 29 ayat (1) huruf b mengatur hak konsumen untuk memperoleh tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Sementara itu, Pasal 29 ayat (1) huruf e mengatur hak konsumen mendapatkan ganti rugi apabila pemadaman terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai persyaratan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

"Pemenuhan hak konsumen tidak cukup berhenti pada penyediaan energi, tetapi juga menuntut keandalan layanan, penanganan gangguan, serta pemenuhan hak atas kompensasi atau ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Niti Emiliana, Ketua YLKI.

YLKI menilai gangguan pasokan BBM dan pemadaman listrik dapat menghambat kegiatan sehari-hari serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Organisasi tersebut meminta pemerintah memastikan pengelolaan energi nasional mampu melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

"Karena itu YLKI meminta Presiden Prabowo mencopot Menteri ESDM dan menunjuk pemimpin yang mampu menjamin pasokan energi yang andal, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan konsumen," tegas Niti Emiliana, Ketua YLKI.