ESDM Rampungkan Pembahasan DIM RUU Migas Bersama Lima Kementerian

Pemerintah mempercepat penyelesaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) melalui koordinasi lima kementerian teknis di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proses tersebut ditargetkan rampung pada 22 Oktober 2026 sebelum hasil pembahasan disampaikan kembali kepada DPR, dilansir dari Nasional. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, penyusunan DIM merupakan tindak lanjut Surat Presiden Nomor R-45/Pres/09/2026 yang diterbitkan pada 14 September 2026.

Sejumlah instansi pemerintah dilibatkan untuk mematangkan ketentuan strategis dalam rancangan regulasi tersebut. Yuliot menyebutkan, DPR telah menyampaikan RUU Migas kepada pemerintah. Presiden kemudian menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyiapkan DIM sebagai tanggapan pemerintah terhadap rancangan undang-undang tersebut.

"Terkait RUU Migas, itu sudah disampaikan dari DPR ke pemerintah. Sejumlah kementerian dan lembaga telah ditugaskan oleh presiden untuk menyiapkan DIM," ujar Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM, di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Lima kementerian yang terlibat dalam proses tersebut meliputi Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Sekretaris Negara, serta Kementerian Hukum. Hasil pembahasan tim teknis selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi untuk menjalani harmonisasi. Yuliot menyatakan, pembahasan DIM telah berlangsung dan hasilnya sudah disampaikan kepada kementerian koordinator terkait. Pemerintah kini berupaya menyelesaikan tahapan tersebut agar dokumen dapat segera diserahkan kepada DPR.

"Pembahasan DIM sudah dilakukan dan hasilnya juga telah disampaikan kepada Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kami segera menyelesaikan proses DIM untuk disampaikan kepada DPR," ujar Yuliot. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa penyusunan DIM telah mendekati tahap akhir. Dalam keterangannya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026), Bahlil menyebut tingkat penyelesaian dokumen tersebut telah mencapai 80%–90%.

"RUU Migas saat ini sudah hampir final dalam pembahasan bersama panitia di pihak eksekutif. DIM-nya juga hampir selesai, sudah sekitar 80%–90%," ujar Bahlil Lahadalia. Selain mengatur kegiatan usaha minyak dan gas bumi, RUU Migas mengarahkan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang direncanakan menggantikan SKK Migas.

Pembentukan kelembagaan baru tersebut disiapkan untuk memperkuat peran negara dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya migas secara transparan. Bahlil menjelaskan, undang-undang akan mengatur pembentukan BUK Migas, sedangkan sejumlah rincian kelembagaan dapat ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Pengaturan lebih lanjut tersebut menjadi bagian dari pembagian materi antara undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

"Undang-undang itu menyatakan bahwa nantinya akan ada BUK. Namanya tidak harus ditentukan seluruhnya dalam undang-undang, karena ada peraturan pemerintah dan aturan lainnya," ujar Bahlil.