Vietnam Pertimbangkan Pajak Bensin Nol Persen Mulai November

Pemerintah Vietnam mempertimbangkan penghapusan pajak konsumsi khusus untuk seluruh jenis bensin menjadi 0% mulai 1 November 2026 hingga 31 Maret 2027. Kebijakan ini ditujukan untuk meredam tekanan inflasi dan membantu rumah tangga serta dunia usaha, sementara pemerintah juga mengevaluasi kemungkinan penurunan tarif listrik ritel, dilansir dari Internasional. Menurut laporan Reuters pada Rabu (28/10/2026), tarif pajak konsumsi khusus bensin di Vietnam saat ini berkisar antara 7% hingga 10%.

Rencana penghapusannya masih dalam tahap kajian, termasuk penilaian terhadap dasar hukum, kelayakan, dan dampak kebijakan. Wakil Perdana Menteri Vietnam Nguyen Van Thang telah meminta Kementerian Keuangan menelaah usulan pemangkasan pajak tersebut. Pemerintah mempertimbangkan langkah ini untuk membantu mengendalikan kenaikan harga sekaligus mempertahankan aktivitas ekonomi.

Selain kebijakan pajak bahan bakar, pemerintah Vietnam juga mengupayakan efisiensi biaya listrik agar tersedia ruang untuk menurunkan tarif bagi pelanggan. Nguyen Van Thang meminta perusahaan listrik negara, Vietnam Electricity (EVN), menghitung ulang biaya operasional dan mengoptimalkan efisiensi perusahaan.

Langkah tersebut dipertimbangkan ketika Vietnam menghadapi kenaikan inflasi dan tantangan mencapai target pertumbuhan ekonomi tahunan minimal 10%. Data resmi pemerintah menunjukkan inflasi tahunan mencapai 5,08% pada September 2026, naik dari 4,89% pada Agustus. Tingkat inflasi September itu melampaui sasaran pemerintah sebesar 4,5% untuk 2026. Kenaikan harga menjadi salah satu tekanan ekonomi yang dihadapi pemerintah ketika berupaya menjaga daya beli masyarakat dan menekan biaya operasional pelaku usaha.

Di sisi pertumbuhan, ekonomi Vietnam mencatat ekspansi sebesar 9,95% pada kuartal III-2026, berdasarkan data resmi. Untuk mencapai target pertumbuhan 10% sepanjang 2026, ekonomi negara tersebut perlu tumbuh lebih dari 12% pada kuartal IV-2026. Rencana pengurangan pajak bensin dan evaluasi tarif listrik menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi tekanan biaya energi di tengah tuntutan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Namun, usulan penghapusan pajak bensin masih memerlukan kajian Kementerian Keuangan sebelum kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai periode yang direncanakan.