Victoria Soroti Pengawasan Reklamasi dan Pembiayaan Tambang

Pengawasan reklamasi dan transparansi pembiayaan industri pertambangan menjadi perhatian dalam tata kelola mineral kritis Indonesia. Victoria menyoroti persoalan tersebut dalam Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026, Kamis (5/11), terutama terkait tanggung jawab perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan terhadap dampak lingkungan.

Dilansir dari Nasional, Victoria menilai mekanisme jaminan reklamasi sebenarnya telah memiliki tujuan yang tepat. Dana tersebut seharusnya menjadi simpanan untuk membiayai pemulihan lingkungan apabila perusahaan tambang tidak memenuhi kewajiban reklamasi.

Namun, efektivitas penerapannya masih dipertanyakan, khususnya mengenai pengawasan penyetoran dan penggunaan dana. Victoria menilai keberadaan aturan belum menjamin seluruh bekas wilayah pertambangan mendapatkan pemulihan sesuai ketentuan.

Ia mencontohkan masih ditemukannya kawasan bekas tambang yang dibiarkan tanpa pemulihan dan memiliki lubang-lubang berisi air.

Victoria mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan jaminan reklamasi berjalan sesuai peruntukannya.

"Logikanya sudah benar. Tapi pelaksanaannya bagaimana? Siapa yang berfungsi mengawasi bahwa jaminan reklamasi ini benar-benar disetor dan benar-benar digunakan untuk reklamasi?" ujar Victoria dalam Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026.

Selain pemulihan lingkungan, Victoria menyoroti keterbukaan penerimaan negara dan daerah dari aktivitas pertambangan. Menurut dia, besarnya kontribusi suatu perusahaan terhadap kegiatan ekonomi perlu tercermin dalam kewajiban pajak yang dibayarkan.

Ia juga mempertanyakan kejelasan jumlah penerimaan yang diperoleh pemerintah dari aktivitas industri ekstraktif.

"Siapa yang banyak menghasilkan, ya dia dipajaki juga lebih banyak. Tapi kita dapat berapa? Itu pertanyaan yang benar," kata Victoria.

Menurut Victoria, transparansi aliran penerimaan diperlukan agar perusahaan dan pemerintah dapat mengetahui besaran kewajiban yang telah dibayarkan serta pihak yang menerima pembayaran tersebut.

Ketidakjelasan administrasi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha. Perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran ketika memperoleh konsesi masih dapat menghadapi persoalan administrasi maupun klaim pembayaran di tingkat daerah.

Victoria kemudian mengangkat keterlibatan perbankan dalam pembiayaan proyek mineral kritis. Ia menilai keputusan pembiayaan bank milik negara tidak selalu didasarkan pada pertimbangan komersial karena sejumlah proyek merupakan bagian dari strategi nasional.

Menurut Victoria, posisi negara sebagai pemilik bank membuat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung proyek strategis.

"Kalau sudah masuk dalam strategi nasional, bank Himbara sudah tidak mungkin tidak. Dia kan jadi harus. Dia hanya ikut arahan dari owner, ya owner itu negara," ujar Victoria.

Untuk perbankan swasta, Victoria menyebut pembiayaan industri mineral juga melibatkan sejumlah bank asing. Namun, ia belum memerinci keseluruhan nilai maupun komposisi pendanaan tersebut.

Riset PRAKARSA berjudul Kertas Kebijakan: Menuju Transformasi Sosial-Ekologis yang Berkeadilan pada Peta Jalan Dekarbonisasi Nikel mencatat sejumlah pembiayaan kepada perusahaan nikel, termasuk PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).

Berdasarkan riset tersebut, PT GNI menerima pembiayaan dari Bank Mandiri sebesar US$ 429,98 juta, BNI sebesar US$ 337,41 juta, BCA sebesar US$ 259,4 juta, China Construction sebesar US$ 259,4 juta, serta KB Bukopin sebesar US$ 3,81 juta.

Victoria menilai keputusan pemberian kredit memiliki konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi dan kondisi masyarakat di sekitar kawasan pertambangan maupun fasilitas pengolahan mineral.

Karena itu, Koalisi Responsi Bank mendorong lembaga keuangan menerapkan uji tuntas hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan sebelum menyetujui pembiayaan.

Penilaian tersebut perlu mencakup rekam jejak konflik lahan, dampak terhadap masyarakat adat, pencemaran, deforestasi, serta keselamatan pekerja.

Tanggung jawab perbankan juga mencakup pengawasan setelah kredit dicairkan. Victoria menilai bank perlu memantau perusahaan penerima pembiayaan dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap komitmen sosial maupun lingkungan.