Pemerintah Verifikasi Rumah Warga Jakarta untuk Program Bedah Rumah

Sekitar 821.000 unit rumah di Jakarta diperkirakan masuk kategori tidak layak huni. Untuk memastikan bantuan perbaikan tepat sasaran, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memeriksa kondisi tempat tinggal dan kemampuan ekonomi calon penerima Program Bedah Rumah, dilansir dari Nasional.

Pemeriksaan tersebut berlangsung di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (11/10/2026). Dua warga yang dikunjungi memiliki keterbatasan penghasilan dan tinggal di bangunan dengan kerusakan yang membutuhkan perbaikan.

Salah satu penerima bantuan adalah Andri S, buruh harian lepas yang memperoleh penghasilan sekitar Rp 1 juta per bulan. Ia tinggal bersama dua anaknya di rumah berukuran 15 meter persegi yang telah ditempatinya selama 49 tahun.

Kerusakan bangunan tersebut mencakup pondasi, sloof, dinding, serta rangka atap. Selain mengalami kebocoran ketika hujan, rumah itu juga belum memiliki fasilitas sanitasi.

Warga lainnya, Aisah, menempati hunian seluas 33 meter persegi dengan dukungan penghasilan sekitar Rp 500.000 per bulan dari anaknya. Atap yang rusak menyebabkan air hujan masuk hingga ke kamar tidurnya.

Keterbatasan keuangan juga menjadi kendala bagi Aisah untuk menjalani proses perbaikan. Ia mengaku tidak memiliki dana untuk menyewa tempat tinggal sementara ketika pengerjaan rumah berlangsung.

Dalam keterangan resmi pada Minggu (11/10/2026), Aisah menggambarkan kondisi rumahnya sekaligus kesulitan yang dihadapi apabila harus pindah sementara.

"Kalau hujan, di kamar penuh ember karena airnya bocor dari atap. Sekarang kalau rumahnya mau diperbaiki, saya bingung karena harus ngontrak sementara, tetapi saya tidak punya biaya untuk itu," ungkap Aisah.

BPS Menilai Kondisi Ekonomi dan Fisik Rumah

Kelayakan penerima program ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan keluarga dan keadaan bangunan. Kepala BPS, Amalia Adininggar, menjelaskan bahwa kedua warga yang diperiksa termasuk kelompok desil 1 dan mempunyai penghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP).

Menurut Amalia, kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, terutama karena kondisi hunian mereka juga memerlukan penanganan.

"Dua penerima bantuan ini sudah sesuai karena berada di desil 1 dan penghasilannya di bawah UMP. Mereka sangat layak mendapatkan bantuan karena kondisi rumahnya juga sangat tidak layak," jelas Amalia.

Pengelompokan desil menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kondisi sosial ekonomi warga. Dalam pemeriksaan di Palmerah, informasi mengenai pendapatan penghuni dinilai bersama temuan kerusakan fisik bangunan untuk menentukan kelayakan bantuan.

Jakarta Barat Memiliki 258.000 Rumah Tidak Layak Huni

Data Kementerian PKP menunjukkan bahwa Jakarta Barat diperkirakan menjadi wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di DKI Jakarta, yakni mencapai 258.000 unit.

Di Kelurahan Palmerah, sebanyak 129 penerima telah memenuhi persyaratan program. Sementara itu, jumlah penerima bantuan pada tingkat Kecamatan Palmerah tercatat mencapai 415 orang.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut kondisi fisik rumah sebagai salah satu indikator penting dalam menentukan warga yang berhak memperoleh bantuan. Ia menilai warga yang dikunjungi di Palmerah telah memenuhi kriteria program.

Perbaikan Dijadwalkan Berlangsung hingga Desember 2026

Pekerjaan perbaikan rumah penerima bantuan di Palmerah direncanakan dimulai pada 23 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan seluruh pengerjaan tersebut selesai pada 23 Desember 2026.

Untuk memenuhi kebutuhan material, pengadaan bahan bangunan akan menggunakan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau Tender Rakyat. Skema tersebut menjadi bagian dari proses pengadaan bahan untuk pelaksanaan Program Bedah Rumah di wilayah tersebut.