Pemerintah Targetkan 35 Ribu Koperasi Merah Putih Beroperasi pada 2026

Pemerintah menargetkan 35 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) beroperasi penuh di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir 2026. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, target tersebut mempertimbangkan kesiapan bangunan, fasilitas pendukung, serta logistik agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha dan distribusi barang kebutuhan masyarakat. Dilansir dari Medcom, Zulkifli menyebut sekitar 28 ribu hingga 29 ribu unit koperasi telah siap.

Dari jumlah tersebut, 8.000 unit masih menjalani pelengkapan kebutuhan operasional dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah sebenarnya berpeluang menyelesaikan pembangunan hingga 40 ribu unit pada akhir tahun. Namun, menurut Zulkifli, pemerintah menetapkan sasaran 35 ribu unit sebagai target moderat yang dinilai lebih realistis.

Zulkifli menjelaskan bahwa percepatan program melibatkan kementerian dan lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut mencakup pembentukan koperasi, pembangunan gedung, dan penyediaan fasilitas pendukung, dengan bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat pekerjaan di berbagai daerah.

Dalam penjelasannya, Zulkifli menyoroti besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Menurut dia, pembangunan dalam skala tersebut, termasuk penyediaan lahan, memerlukan pendekatan yang berbeda dari pengadaan proyek secara konvensional. "Untuk membangun 80 ribu bangunan besar dengan pembebasan tanah di seluruh Indonesia, tidak mungkin kita gunakan sistem tender satu per satu.

Kalau satu per satu, nanti ada yang miring, diperiksa Kejaksaan, dipanggil, lalu distop. Bisa 10 tahun tidak selesai. Maka dari itu, kita meminta semua pihak, termasuk TNI, untuk membantu," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Ia menambahkan bahwa pembentukan koperasi telah diselesaikan dalam beberapa bulan sebelum pemerintah melanjutkan pembangunan fisik. Tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan fasilitas KDKMP di berbagai wilayah. Selain menyelesaikan bangunan, pemerintah memeriksa kesiapan sarana operasional, terutama kendaraan pengangkut dan kelancaran distribusi barang. Armada yang menjadi perhatian meliputi truk, mobil, mobil pikap, hingga becak motor (bentor).

Kendaraan tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran berbagai komoditas, termasuk barang bersubsidi seperti pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG. Ketersediaan armada menjadi salah satu aspek yang diperiksa untuk memastikan koperasi dapat menjalankan fungsi distribusinya. Pemerintah menjadwalkan pemantauan serentak mulai 15 Oktober 2026 selama delapan hari.

Para menteri dan wakil menteri ditugaskan meninjau langsung kondisi koperasi di wilayah masing-masing untuk memeriksa kesiapan operasional dan mengidentifikasi kendala di lapangan. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, pengawasan akan melibatkan panglima komando daerah militer (pangdam), gubernur, hingga bupati. Pemeriksaan tersebut mencakup kesiapan fasilitas dan dukungan logistik agar koperasi tidak hanya menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi juga siap menjalankan kegiatan operasional.