Ekonom Nilai Target Kredit Rp 400 Triliun Belum Dongkrak Ekonomi

Rencana penyaluran kredit senilai Rp 400 triliun pada 2027 belum tentu menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dikutip dari Nasional, efektivitas program tersebut bergantung pada besarnya tambahan pembiayaan baru yang benar-benar dicairkan dan digunakan untuk kegiatan produktif. Yusuf Rendy Malinet, Ekonom sekaligus Strategic Research Manager di lembaga think tank Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menilai bahwa besarnya target pembiayaan tidak otomatis mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi.

Sebagian dana berpotensi berasal dari program kredit yang telah berjalan sebelumnya. Target pada 2027 tersebut meningkat Rp 53 triliun dibandingkan dengan target tahun ini. Namun, pemerintah telah memiliki plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 300 triliun serta tambahan Rp 50 triliun untuk sektor perumahan, sementara KUR direncanakan menjadi salah satu saluran utama program.

Komposisi pembiayaan itu membuat nilai kredit yang benar-benar baru berpotensi lebih rendah daripada total target. Karena itu, realisasi pencairan dan penggunaan dana menjadi faktor penting untuk menentukan seberapa besar pengaruh program terhadap perekonomian.

“Yang mendorong pertumbuhan ekonomi bukan besarnya plafon, melainkan tambahan kredit yang benar-benar dicairkan dan digunakan untuk kegiatan produksi,” ujar Yusuf kepada Kontan, Senin (26/10/2026). Secara nominal, target kredit Rp 400 triliun setara sekitar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB). Meski demikian, angka tersebut tidak bisa langsung disamakan dengan belanja pemerintah yang masuk secara langsung ke dalam perekonomian.

Yusuf memperkirakan dampak program terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2027 tetap positif, tetapi kemungkinan tidak terlalu besar. Sebab, sebagian pinjaman dapat digunakan untuk melunasi utang lama atau menggantikan pinjaman informal, sedangkan sebagian lainnya berpotensi dialokasikan untuk konsumsi. Dengan demikian, tidak seluruh dana yang disalurkan akan menghasilkan tambahan kapasitas produksi. Apabila kredit baru yang efektif mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun dan mayoritas masuk ke usaha produktif, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 0,1 hingga 0,3 poin persentase.

Di luar dampak terhadap pertumbuhan, program tersebut berpotensi memberikan manfaat melalui pemerataan akses pembiayaan. Kemudahan memperoleh kredit formal juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman daring ilegal.

Penyaluran kredit UMKM menghadapi sejumlah kendala

Perbedaan pertumbuhan kredit perbankan dan pembiayaan UMKM menunjukkan bahwa penambahan plafon belum tentu menyelesaikan persoalan akses pendanaan. Pada September 2026, kredit perbankan secara keseluruhan tumbuh 13,26% secara tahunan, sedangkan pertumbuhan kredit UMKM hanya mencapai 2,7%.

Tekanan bahkan masih terlihat pada pembiayaan modal kerja untuk UMKM yang mengalami kontraksi 2,6%. Di sisi lain, fasilitas pinjaman perbankan yang telah tersedia tetapi belum dicairkan atau undisbursed loan tercatat mencapai Rp 2.562 triliun. Menurut Yusuf, kondisi tersebut mengindikasikan adanya kendala pada permintaan kredit serta terbatasnya jumlah calon peminjam yang memenuhi persyaratan kelayakan perbankan.

Artinya, ketersediaan dana bukan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan pelaku usaha untuk meminjam. Pelaku usaha biasanya mempertimbangkan prospek permintaan, kebutuhan untuk memperluas bisnis, serta kemampuan membayar cicilan sebelum mengambil pinjaman. Ketika kondisi usaha belum mendukung ekspansi, tambahan plafon tidak serta-merta meningkatkan realisasi kredit.

“Jika sisi tersebut tidak diperbaiki, yang bertambah hanya kapasitas program di atas kertas, bukan kredit yang masuk ke kegiatan usaha,” ujar Yusuf.

Empat tantangan dalam memperluas pembiayaan pada 2027

Pemerintah perlu memperhitungkan sejumlah risiko agar peningkatan penyaluran kredit tidak hanya mengejar pencapaian target nominal. Tantangan tersebut mencakup kondisi permintaan, kualitas debitur, kemampuan pendanaan bank, dan beban anggaran negara. Pertama, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dapat menahan permintaan dari usaha kecil. Ketidakpastian penjualan membuat pelaku usaha cenderung berhati-hati dalam mengambil pinjaman tambahan untuk mengembangkan bisnis.

Kedua, percepatan penyaluran kredit dalam waktu singkat berpotensi meningkatkan risiko kredit. Perhatian khusus diperlukan terhadap debitur baru yang belum memiliki riwayat kredit memadai untuk menjadi dasar penilaian kemampuan pembayaran. Ketiga, terdapat potensi tekanan terhadap likuiditas perbankan. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 8,22% masih berada di bawah pertumbuhan kredit yang mencapai 13,26%, sehingga perkembangan sumber pendanaan bank perlu diperhatikan.

Keempat, bertambahnya pembiayaan dapat meningkatkan kebutuhan subsidi bunga dan penjaminan. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme penyaluran serta pembagian risiko secara jelas agar pelaksanaan program tidak menimbulkan beban yang sulit dipertahankan.

Strategi meningkatkan efektivitas penyaluran kredit

Untuk memperbesar manfaat ekonomi, pemerintah disarankan memprioritaskan kualitas penggunaan kredit daripada hanya mengejar volume penyaluran. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menghubungkan pembiayaan dengan kepastian pasar melalui rantai pasok BUMN, pembeli tetap, atau pengadaan pemerintah.

Kepastian pasar dapat membantu pelaku usaha memperkirakan penerimaan dan mengelola arus kas. Dengan kondisi tersebut, kemampuan memenuhi kewajiban cicilan dapat dinilai berdasarkan kegiatan usaha yang memiliki prospek penjualan lebih terukur. Penguatan skema penjaminan juga diperlukan dengan menetapkan pembagian risiko yang tegas antara pemerintah dan perbankan.

Selain itu, penilaian calon debitur dapat memanfaatkan data alternatif, termasuk riwayat transaksi digital, dengan tetap disertai pendampingan usaha. Penyaluran pembiayaan sebaiknya dilakukan secara bertahap agar perkembangan usaha dan kemampuan membayar dapat dipantau. Keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah akad kredit, tetapi juga dari peningkatan pendapatan, produktivitas, serta kemampuan debitur untuk naik kelas.

Dari sisi fiskal, seluruh biaya subsidi bunga dan penjaminan perlu dicatat secara transparan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Transparansi tersebut menjadi bagian penting dari pengelolaan program agar pembiayaan tetap berkelanjutan dan tidak berkembang menjadi beban fiskal maupun masalah kualitas aset perbankan pada masa mendatang.