Suyudi Benahi Polri Lewat Rotasi dan Pengawasan

Pergantian kepemimpinan Polri menjadi momentum pembenahan pelayanan hukum dan hubungan kepolisian dengan masyarakat. Presiden Prabowo mengangkat Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dengan persetujuan DPR. Tantangan utamanya mencakup perbaikan tata kelola, pengawasan internal, integritas personel, dan pemulihan kepercayaan masyarakat.

Menurut opini Said Abdullah yang diterbitkan detik.com pada 12 Oktober 2026, Suyudi bergerak cepat dengan merotasi 88 perwira tinggi, termasuk 19 kapolda, dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pengangkatannya. Langkah tersebut menjadi tahap awal untuk membentuk tim kepemimpinan baru di lingkungan kepolisian.

Jabatan Wakapolri dipercayakan kepada Komjen Wahyu Hadiningrat, lulusan Akpol angkatan 1992 yang dua tingkat lebih senior daripada Suyudi. Said menilai perpaduan kepemimpinan tersebut dapat menggabungkan pembaruan organisasi dengan pengalaman pejabat senior.

Dalam pembahasan mengenai agenda reformasi Polri, Said menyoroti pernyataan Suyudi ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Perbaikan proses hukum dan keterbukaan informasi kepada pelapor menjadi salah satu persoalan utama yang perlu ditangani.

“...penyelidikan atau penyidikan, pelayanan, kepastian perkara, integritas dan penggunaan kewenangan menjadi titik yang harus terus dibenahi. Bagi korban, laporan polisi adalah harapan negara hadir, pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari tahu melalui akses informal kepada penyidik” demikian pernyataan Jenderal Suyudi Ario Seto dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Said menilai pembenahan pelayanan penegakan hukum membutuhkan pengawasan yang lebih kuat. Ia mengusulkan revitalisasi Inspektorat Pengawasan Umum dan Divisi Profesi dan Pengamanan di internal Polri, disertai pelibatan Kompolnas dan masyarakat dalam pengawasan terhadap satuan kepolisian di daerah.

Menurut Said, pengawasan perlu menjangkau berbagai tingkatan organisasi, termasuk polsek dan polres. Penegakan disiplin diharapkan mendorong peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pertanggungjawaban aparat dalam menjalankan kewenangannya.

Selain tata kelola, Said menyoroti pentingnya perubahan budaya kepemimpinan. Ia mengaitkan profesionalisme polisi dengan kemampuan mengendalikan diri, menjaga integritas, dan menerapkan ketegasan secara proporsional ketika berhadapan dengan masyarakat.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut, Suyudi juga menyampaikan pandangannya mengenai hubungan polisi dengan warga.

“...polisi tidak kehilangan wibawa karena ramah, tetapi kewibawaan modern lahir dari kompetisi, pengendalian diri, integritas dan ketegasan yang proporsional. Polisi bersama masyarakat bukan sekedar jargon, yang bukan menggantikan grand strategi, renstra, promoter, presisi, dan polmas, ia adalah doktrin kepemimpinan yang menyatukan” demikian pernyataan Jenderal Suyudi Ario Seto.

Gagasan polisi bersama masyarakat juga menjadi pokok pembahasan dalam opini Kompas.id yang terbit pada 12 Oktober 2026. Tulisan tersebut menempatkan hubungan kepolisian dengan warga sebagai paradigma konstitusional yang semestinya menjadi arah perubahan Polri, bukan sekadar slogan organisasi.

Kedua tulisan itu menyoroti persoalan yang saling berkaitan, yakni kebutuhan akan kepemimpinan yang mampu memperbaiki institusi sekaligus memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat. Rotasi pejabat menjadi langkah awal, sedangkan kualitas pelayanan, pengawasan, integritas, dan keteladanan pimpinan merupakan bagian dari agenda pembenahan yang lebih luas.