ABI Catat Stablecoin Rupiah Baru 0,005 Persen

Pasokan stablecoin berbasis rupiah baru mencapai sekitar US$ 15 juta hingga Agustus 2026, atau 0,005% dari total pasokan stablecoin global. Kondisi ini menunjukkan penggunaan rupiah dalam ekosistem on-chain masih terbatas, dilansir dari Investasi.

Menurut Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), total pasokan stablecoin global mencapai sekitar US$ 308 miliar per Agustus 2026, berdasarkan data DefiLlama melalui Spark. Nilai tersebut tumbuh sekitar 14% secara tahunan.

Hampir 99% stablecoin global masih menggunakan dolar AS sebagai acuan, menurut ABI. Sementara itu, stablecoin berbasis rupiah hanya mencakup 0,005% dari pasokan global.

Kepala Hubungan Kelembagaan Ekosistem Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Wan Iqbal, menilai ruang pertumbuhan stablecoin rupiah masih terbuka.

“Rupiah nyaris tidak hadir secara on-chain. Ruang itu kini sebagian besar diisi oleh stablecoin dengan basis USD,” ujar Wan Iqbal, Kepala Hubungan Kelembagaan Ekosistem Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI).

Menurut Iqbal, stablecoin rupiah dapat digunakan untuk penyelesaian transaksi aset digital selama 24 jam, termasuk di luar jam operasional perbankan. Pemanfaatannya juga dapat diarahkan untuk remitansi pekerja migran Indonesia (PMI).

Selain itu, penggunaannya mencakup penyelesaian transaksi aset hasil tokenisasi seperti real-world assets (RWA) dan surat berharga negara (SBN), serta pembayaran terprogram melalui smart contract.

Di Indonesia, ABI mencatat Indonesia Rupiah Token (IDRT) menjadi stablecoin rupiah pertama pada tahun 2019. IDRX kemudian muncul pada tahun 2024.

Adapun IDRP tercatat lulus regulator sandbox pada Juni 2026 dengan cadangan 100% rupiah, menurut ABI. OJK juga menguji model bisnis penerbit stablecoin rupiah melalui regulator sandbox.

Iqbal menyebut peluang pemanfaatan stablecoin rupiah tidak hanya berasal dari aktivitas perdagangan aset kripto, dengan penyesuaian aset dan penyelesaian transaksi menjadi penggunaan yang dinilai siap.

“Penggunaan yang paling siap adalah penyesuaian aset ataupun penyelesaian yang dilakukan di kripto,” ujar Wan Iqbal, Kepala Hubungan Kelembagaan Ekosistem Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI).

Pengembangan stablecoin rupiah masih menghadapi tantangan regulasi, pajak, dan keamanan, menurut Iqbal. Penggunaan stablecoin sebagai alat pembayaran juga memiliki batasan karena rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Berdasarkan data OJK hingga Agustus 2026, salah satu model bisnis yang telah dinyatakan lulus sandbox adalah penerbit stablecoin rupiah.