Tokenisasi Buka Peluang Aset Keuangan Syariah Rp 32,31 Triliun

Digitalisasi aset keuangan syariah melalui teknologi blockchain berpotensi membuka peluang ekonomi bernilai triliunan rupiah di Indonesia. Berdasarkan perkiraan CEO dan Founder FLOQ Yudhono Rawis, potensi nilai aset yang direpresentasikan dapat mencapai Rp 32,31 triliun apabila tokenisasi menjangkau 1% dari total aset keuangan syariah nasional, dilansir dari Investasi. Besarnya peluang tersebut berkaitan dengan luasnya pasar keuangan syariah domestik.

Tokenisasi dinilai dapat menghadirkan alternatif produk investasi yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, terutama investor yang menjadikan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai pertimbangan utama. Yudhono memaparkan tiga kemungkinan skenario pengembangan tokenisasi berdasarkan tingkat penetrasinya terhadap keseluruhan aset keuangan syariah nasional. Bahkan, penetrasi dalam skala kecil sudah berpotensi merepresentasikan nilai aset yang cukup besar.

Apabila cakupan tokenisasi mencapai 0,1%, nilai aset yang dapat direpresentasikan diperkirakan setara dengan Rp 3,23 triliun. Ketika penetrasinya meningkat menjadi 0,5%, potensi tersebut bertambah menjadi Rp 16,16 triliun.

Sementara itu, skenario penetrasi sebesar 1% diperkirakan menghasilkan nilai representasi aset hingga Rp 32,31 triliun. Angka tersebut menggambarkan besarnya peluang pengembangan instrumen keuangan digital dalam ekosistem syariah Indonesia. Yudhono menilai kombinasi antara pertumbuhan industri keuangan syariah dan besarnya pasar domestik dapat mendukung pengembangan produk yang lebih beragam.

“Melesatnya sektor keuangan syariah yang diimbangi luasnya ceruk pasar nasional membuka celah besar bagi lahirnya ragam inovasi yang kontekstual. Kami memandang tokenisasi sebagai jembatan strategis yang sanggup mempertemukan keunggulan teknologi blockchain dengan produk finansial yang ditopang oleh underlying asset serta struktur hukum yang eksplisit,” papar Yudho dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026). Potensi tersebut juga sejalan dengan perkembangan industri keuangan syariah dunia. Publikasi Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) bersama London Stock Exchange Group (LSEG) memperkirakan total aset keuangan syariah global mencapai US$ 6,5 triliun pada 2025.

Nilai tersebut diproyeksikan terus bertumbuh hingga melampaui US$ 10,5 triliun pada 2030. Proyeksi ini menunjukkan besarnya skala industri yang menjadi salah satu konteks pengembangan produk keuangan digital berbasis syariah.

Emas properti dan sukuk menjadi peluang pengembangan

Salah satu penerapan tokenisasi yang dinilai memiliki prospek adalah digitalisasi aset dunia nyata atau real world asset (RWA). Skema ini memungkinkan aset fisik, seperti emas dan properti, direpresentasikan melalui unit digital berbentuk token.

Selain aset riil, mekanisme serupa juga berpeluang diterapkan pada produk finansial yang mengikuti prinsip syariah. Sukuk menjadi salah satu instrumen yang dapat dikembangkan melalui pendekatan tersebut. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengidentifikasi dua kelompok aset digital yang berpeluang memenuhi ketentuan syariat.

Keduanya mencakup tokenisasi Real World Asset (RWA) dan tokenisasi instrumen keuangan syariah. Pada kategori RWA, aset seperti emas dan properti dapat diubah representasinya menjadi sejumlah unit token digital. Sementara itu, kelompok instrumen keuangan mencakup produk finansial seperti sukuk yang dapat dikembangkan melalui mekanisme digitalisasi.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah rencana tokenisasi Sukuk Negara Valas. Inisiatif tersebut tengah dikoordinasikan oleh OJK bersama DJPPR Kementerian Keuangan.

Penerapan teknologi ini juga berpotensi mengubah cara produk investasi bernilai nominal besar diakses masyarakat. Melalui pembagian menjadi unit-unit yang lebih kecil, produk tersebut dapat menjangkau calon investor dengan kebutuhan modal yang lebih terjangkau. Meski demikian, kepemilikan token tidak secara otomatis memberikan hak yang sama untuk setiap produk. Hak kepemilikan maupun manfaat finansial pemegang token tetap ditentukan oleh struktur hukum dan mekanisme produk yang digunakan.

Kepastian regulasi masih menjadi tantangan

Di balik peluang pengembangannya, tokenisasi aset digital berbasis syariah masih menghadapi sejumlah persoalan. Kepastian regulasi dan pembuktian kesesuaian produk terhadap prinsip syariat menjadi dua aspek yang perlu diperhatikan. Aspek kepatuhan syariah menjadi perhatian karena tidak seluruh aset digital dapat langsung dikategorikan sesuai dengan ketentuan syariat. Struktur produk, aset dasar, serta ketentuan hukum yang mendasarinya tetap menjadi bagian penting dalam penilaian.

Yudho juga menyoroti belum adanya fatwa resmi yang secara eksplisit mengesahkan kategori aset kripto tersebut sebagai instrumen yang memenuhi prinsip syariah. “Sejauh ini, DSN MUI belum menerbitkan fatwa resmi yang secara eksplisit mengesahkan kategori aset kripto dimaksud sebagai instrumen yang patuh syariah,” ujarnya. Dengan demikian, pengembangan tokenisasi dalam industri keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknologi blockchain merepresentasikan aset. Kepastian regulasi, struktur hukum produk, serta kesesuaian terhadap prinsip syariah tetap menjadi aspek mendasar dalam pengembangannya.