Singapura Minta Indonesia Penuhi Kontrak Pasokan Gas

Pengurangan ekspor gas alam Indonesia ke Singapura mendorong Perdana Menteri Lawrence Wong meminta seluruh pihak memenuhi kontrak komersial yang telah disepakati. Kebijakan yang mulai berlaku pada Sabtu (24/10/2026) itu bertujuan mengalihkan pasokan untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik, terutama di Batam, Bintan, dan Sumatra, dilansir dari Internasional.

SKK Migas menyebut pengurangan pasokan mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari atau million standard cubic feet per day (MMSCFD). Rinciannya, 15 MMSCFD berasal dari Natuna dan 16 MMSCFD dari Sumatra.

Menurut Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA), pengurangan tersebut setara dengan 17 miliar British thermal units per hari (BBTUD) selama 18 hari. Jumlah itu kurang dari 2% kebutuhan gas harian Singapura yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD.

Meski proporsinya relatif kecil, perubahan pasokan menjadi perhatian pemerintah Singapura karena gas alam menyumbang sekitar 95% produksi listrik negara tersebut.

Dalam konvensi Partai Aksi Rakyat (People's Action Party/PAP), Wong menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian komersial antara pemasok dan pembeli gas.

"Pasokan gas tersebut dilindungi oleh kontrak komersial. Kami mengharapkan semua pihak memenuhi komitmennya," ujar Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura.

Wong juga menyatakan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan pipa, Singapura telah berinvestasi dalam terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Infrastruktur tersebut memungkinkan negara itu mendatangkan gas dari berbagai negara sebagai alternatif ketika pasokan terganggu.

EMA menyatakan telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi pengurangan pasokan. Singapore GasCo, perusahaan pengelola impor gas Singapura, juga siap meningkatkan impor LNG jika diperlukan.

Selain memperkuat pasokan gas, pemerintah Singapura tengah mengkaji kemungkinan penggunaan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang. Wong menilai sumber energi yang lebih bersih dan mampu menghasilkan listrik secara andal perlu dipertimbangkan.

Wong mengakui bahwa penggunaan tenaga nuklir menimbulkan kekhawatiran keselamatan, terutama bagi negara kecil dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Singapura.

"Kami memahami adanya kekhawatiran mengenai keselamatan tenaga nuklir di negara kecil dan padat penduduk seperti Singapura. Kami menanggapi kekhawatiran tersebut dengan sangat serius. Keselamatan harus menjadi prioritas utama," ujar Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura.

Pemerintah Singapura dijadwalkan menjalani penilaian Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) mulai 2027 melalui program Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR). Penilaian tersebut bertujuan mengukur kesiapan negara itu dalam mempertimbangkan pengembangan program tenaga nuklir.

Wong juga menyoroti meningkatnya kebutuhan energi akibat perkembangan ekonomi digital dan bertambahnya kebutuhan daya komputasi. Pemerintah, menurut dia, perlu mengantisipasi pertumbuhan permintaan tersebut agar pasokan listrik tetap mendukung kegiatan ekonomi.

Di bidang hubungan internasional, Wong menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara untuk menghadapi ketidakpastian global. Dalam sepekan terakhir, Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam melakukan kunjungan kenegaraan ke Swedia, sedangkan Wong kembali dari kunjungan ke Qatar dan Uni Emirat Arab.

Singapura juga menghadapi episode kabut asap terburuk sejak 2015. Pemerintahnya telah mengirimkan pemberitahuan kepada 10 perusahaan berbasis di Singapura dan 10 perusahaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act).

Wong menyatakan persoalan seperti penipuan daring dan kabut asap lintas batas membutuhkan kerja sama internasional. Pemerintah Singapura tetap akan memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus bekerja sama dengan negara mitra untuk menangani sumber permasalahan.