Korea Selatan Ancam Sanksi Tegas atas Provokasi Korea Utara

Kementerian Pertahanan Korea Selatan memperingatkan Korea Utara akan menghadapi tindakan tegas jika meningkatkan aktivitas militer di sepanjang perbatasan kedua negara. Dalam pernyataan pada Selasa (20/10/2026), Seoul menanggapi ancaman Pyongyang untuk menambah senjata serang taktis dan mengaktifkan kembali pengeras suara di kawasan perbatasan, di tengah meningkatnya risiko bentrokan militer di Semenanjung Korea, dilansir dari Internasional.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa penggunaan pengeras suara dan tembakan peringatan oleh militernya di dekat Garis Demarkasi Militer (MDL) merupakan tindakan pertahanan yang sah. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah pelanggaran perbatasan dan mendorong tentara Korea Utara yang melintasi garis demarkasi agar mundur.

Seoul memperingatkan bahwa tindakan balasan akan diterapkan jika Pyongyang menggunakan langkah pertahanan tersebut sebagai alasan untuk meningkatkan ketegangan.

"Jika Korea Utara menjadikan langkah sah kami sebagai alasan untuk melakukan provokasi lebih lanjut, kami akan menghukumnya dengan tegas," ujar Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Pemerintah Korea Selatan juga mendesak Korea Utara menghentikan klaim yang dinilai tidak berdasar, mencegah personelnya melintasi MDL, dan menanggapi upaya penyelesaian perbedaan mengenai garis perbatasan kedua negara.

Ketegangan terbaru muncul setelah Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menuduh militer Korea Selatan membahayakan personel Korea Utara melalui tembakan peringatan saat Pyongyang memperkuat pertahanan perbatasannya. Kim Yo Jong turut mengancam akan menghidupkan kembali siaran pengeras suara yang diarahkan ke wilayah Korea Selatan.

Ancaman tersebut berpotensi membatalkan salah satu langkah meredakan ketegangan yang ditempuh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung untuk membuka kembali jalur diplomasi dengan Pyongyang.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Jin Young-seung telah meninjau kesiapan pasukan di salah satu komando garis depan dan memerintahkan penguatan operasi militer di Zona Demiliterisasi (DMZ). Jin juga menuduh Korea Utara memasang ranjau darat di sebelah selatan MDL, yang menyebabkan seorang tentara Korea Selatan mengalami luka serius pada bulan lalu.

Jin menilai insiden ranjau tersebut sebagai provokasi nyata dan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata. Menurut laporan mengenai aktivitas perbatasan, Korea Utara telah memasang ranjau dan membangun penghalang di sepanjang kawasan itu sejak April 2024.

Pemerintah Korea Selatan menyebut Korea Utara mengerahkan hingga 7.000 pekerja ke kawasan perbatasan sepanjang tahun ini. Personel Korea Utara juga dilaporkan melintasi MDL sekitar 50 kali, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap kemungkinan insiden di lapangan.

Hong Min, peneliti senior di Korea Institute for National Unification, memperingatkan bahwa perbedaan penilaian mengenai tindakan yang dapat memicu respons militer berpotensi menyebabkan bentrokan. Risiko muncul apabila batas tindakan yang dianggap sebagai provokasi oleh Korea Utara tidak sejalan dengan aturan keterlibatan militer Korea Selatan.

Sementara itu, Michael Bosack, pendiri Parley Policy Institute sekaligus mantan pejabat Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyoroti risiko kesalahan penafsiran dalam situasi perbatasan yang tegang. Menurut Bosack, tentara dapat menganggap tembakan peringatan sebagai serangan yang meleset, sehingga memicu tembakan balasan dan memperburuk konflik.