Korut Tempatkan Pasukan di Posisi Tembak di Perbatasan Korsel

Ketegangan militer di Semenanjung Korea meningkat setelah Korea Utara mengumumkan penempatan unit militer di posisi tembak sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan pada Rabu, 21 Oktober 2026. Langkah Pyongyang menyusul insiden ledakan ranjau yang melukai tentara Korea Selatan dan ancaman kedua pihak untuk merespons aktivitas militer di kawasan tersebut.

Media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menyampaikan pengerahan tersebut sebagai bagian dari penguatan pertahanan perbatasan. Sebelumnya, Pyongyang juga mengancam akan menambah persenjataan serang taktis dan mengaktifkan kembali pengeras suara untuk menyiarkan propaganda ke arah Korea Selatan.

Menurut laporan kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), Marsekal Pak Jong Chon telah memeriksa sejumlah posisi penting di perbatasan. Ia meminta pasukan meningkatkan kesiapan untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan pihak lawan.

Kim Yo Jong menyampaikan pernyataan mengenai kesiapan unit militer negaranya setelah pimpinan militer menekankan pentingnya menunjukkan kemampuan tempur kepada Korea Selatan.

“Pimpinan militer kami menekankan perlunya menyadarkan kelompok jahat tersebut bahwa unit-unit pasukan tembak kami telah menempati posisi tembak mereka,” ujar Kim Yo Jong.

Ia juga menyebut Kim Jong Un telah memerintahkan penguatan pertahanan di sepanjang perbatasan. Pemerintah Korea Utara menggambarkan langkah tersebut sebagai upaya memperkokoh garis pertahanan terhadap negara yang dianggap sebagai musuh.

Kim Yo Jong mengatakan Kim Jong Un telah mengeluarkan instruksi untuk menjadikan perbatasan sebagai benteng pertahanan permanen.

“Mengeluarkan perintah untuk memperkuat perbatasan dengan negara musuh, menjadi benteng yang tak tertembus selamanya,” demikian pernyataan yang disampaikan Kim Yo Jong mengenai perintah pemimpin Korea Utara.

Dalam laporan terpisah, KCNA mengutip pernyataan Marsekal Pak Jong Chon yang meminta pasukan menyiapkan kemampuan serangan untuk menghadapi ancaman. Pemeriksaan tersebut berlangsung ketika ketegangan di kawasan perbatasan meningkat.

“Inilah saatnya untuk mengatur kekuatan tembak yang cukup kuat guna menebar teror ke jantung musuh,” ujar Pak Jong Chon kepada pasukan Korea Utara, menurut KCNA.

Pak juga menyatakan pasukan perbatasan perlu bertindak apabila personel militer mereka menghadapi ancaman nyata. Pernyataan tersebut merujuk pada kemungkinan tindakan militer terhadap aktivitas yang dianggap membahayakan keselamatan pasukan Korea Utara.

“Jika pasukan musuh melakukan provokasi yang secara nyata mengancam keselamatan para personel militer kita, pasukan perbatasan DPRK harus mengambil tindakan militer yang sangat mahir, terspesialisasi, dan melumpuhkan,” demikian pernyataan Pak Jong Chon yang dikutip KCNA.

Di pihak Korea Selatan, Ketua Dewan Kepala Staf Gabungan, Jenderal Jin Young Sung, memerintahkan pasukannya merespons secara tegas setiap provokasi dan pelanggaran perjanjian gencatan senjata. Arahan itu disampaikan pada Selasa, 20 Oktober 2026, ketika ia mengunjungi unit militer di garis depan wilayah tengah.

Menurut laporan Yonhap, Jin menolak tuduhan Korea Utara yang menyalahkan operasi militer Seoul atas memburuknya situasi perbatasan. Ia menyebut ledakan ranjau pada 21 September yang melukai tiga tentara Korea Selatan sebagai provokasi dan pelanggaran gencatan senjata.

Jin juga memerintahkan pasukannya merespons dengan keteguhan apabila Pyongyang menggunakan langkah pertahanan Korea Selatan sebagai alasan untuk melakukan agresi.

“Merespons dengan tekad yang teguh,” demikian arahan Jin kepada militer Korea Selatan mengenai kemungkinan Korea Utara memanfaatkan tindakan pertahanan Seoul sebagai dalih untuk melakukan provokasi.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan turut memperingatkan Pyongyang agar tidak meningkatkan ketegangan. Seoul menyatakan pengeras suara dan tembakan peringatan di dekat Garis Demarkasi Militer (MDL) merupakan tindakan pertahanan yang sah untuk mencegah tentara Korea Utara melintasi garis tersebut dan memaksa personel yang telah melewatinya mundur.

Dalam pernyataan pada Selasa, kementerian tersebut memperingatkan bahwa tindakan lanjutan dari Korea Utara akan mendapat balasan tegas.

“Jika Korea Utara menjadikan langkah sah kami sebagai alasan untuk melakukan provokasi lebih lanjut, kami akan menghukumnya dengan tegas,” kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Ketegangan terbaru bermula dari tuduhan Korea Selatan bahwa Korea Utara memasang ranjau darat di kawasan Zona Demiliterisasi (DMZ), yang memisahkan kedua negara. Pyongyang membantah tuduhan tersebut dan menuding Seoul menghalangi pekerjaan penguatan perbatasan melalui tembakan peringatan dan siaran pengeras suara.

Menurut laporan Reuters yang dimuat Kontan, Korea Utara telah memasang ranjau dan membangun penghalang di sepanjang perbatasan sejak April 2024. Korea Selatan menyatakan Pyongyang mengerahkan hingga 7.000 pekerja ke kawasan itu sepanjang tahun 2026, sementara personel Korea Utara dilaporkan melintasi MDL sekitar 50 kali.

Peneliti senior Korea Institute for National Unification, Hong Min, memperingatkan bahwa perbedaan penilaian kedua militer mengenai tindakan yang memicu respons dapat meningkatkan risiko bentrokan. Michael Bosack, pendiri Parley Policy Institute dan mantan pejabat Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga memperingatkan bahwa tentara dapat salah mengartikan tembakan peringatan sebagai serangan yang meleset, sehingga memicu tembakan balasan.

Kedua Korea secara teknis masih berada dalam keadaan perang karena konflik 1950–1953 berakhir dengan perjanjian gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian resmi. Perubahan konstitusi Korea Utara yang menghapus tujuan reunifikasi dan menetapkan batas negara secara lebih spesifik turut memperumit hubungan kedua negara.