UGM Lantik Satyawan Pudyatmoko Pimpin BP GMN di Jakarta

Pengelolaan gambut dan mangrove nasional memasuki babak baru setelah Prof Dr Satyawan Pudyatmoko, SHut, MSc dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026), dilansir dari Detikcom.

Menurut Satyawan, arahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengendalian kebakaran gambut saat kemarau ekstrem sebagai prioritas agar dampaknya tidak mengganggu masyarakat, termasuk dari sisi kesehatan.

Sebelum penunjukan itu, Satyawan menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan. Detikcom melaporkan lembaga baru tersebut juga diminta menekan deforestasi mangrove serta memulihkan ekosistem gambut dan mangrove yang terbakar maupun terdegradasi.

Ia menyebut sekitar 500 lebih Kesatuan Hidrologis Gambut akan dipetakan untuk menentukan kawasan yang paling kritis. Wilayah prioritas itu akan menjadi dasar intervensi awal BP-GMN dalam menurunkan kebakaran berulang.

"Kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang sebelumnya terbakar berulang tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut, itu juga akan kita petakan," ujar Satyawan Pudyatmoko, Kepala BP-GMN.

Setelah pemetaan, BP-GMN akan memusatkan perhatian pada area yang dinilai paling rentan. Satyawan mengatakan langkah awal yang disusun bersama wakil kepala lembaga adalah mengembalikan kondisi gambut agar tetap lembap.

"Yang kritis di mana saja, itu yang akan kita prioritaskan," ujar Satyawan Pudyatmoko, Kepala BP-GMN.

Menurut dia, persoalan utama gambut muncul ketika sifat alaminya yang basah diubah menjadi kering. Karena itu, rencana kerja awal BP-GMN akan menitikberatkan pada pemulihan tata air untuk mengurangi risiko kebakaran saat kemarau.

"Gambut itu terbakar karena ada upaya untuk mengubah sifat natural gambut dari dia sifatnya basah menjadi kering. Ini problem utama dari pengelolaan gambut di Indonesia. Sehingga yang kita lakukan, saya dengan Pak Sriyanto (Wakil Kepala BP-GMN) nanti yang pertama akan membuat plan untuk kembali membuat gambut kembali lembap dan basah," ujar Satyawan Pudyatmoko, Kepala BP-GMN.

Ia lalu menjelaskan sumber kekeringan banyak berasal dari kanal yang memotong kubah gambut, padahal bagian itu berfungsi sebagai penyimpan air. Penanganannya akan dilakukan melalui pemetaan kanal dan pembangunan sekat kanal agar air tidak cepat terdrainase.

"Bagaimana caranya? Tentu karena kita tahu sumber kekeringan itu adalah kanal, kanalnya sudah banyak sekali. Gambut itu ada kubahnya, seringkali kubah yang sebagai tempat penyimpanan air itu dibuat kanal, padahal itu adalah menara airnya. Sehingga pada musim kemarau seperti saat ini, air pada kubah sudah habis, ini yang kita kembalikan lagi sehingga gambut menjadi basah, dengan pemetaan kanal, lalu membuat sekat kanal agar air tidak terdrainase dengan deras," ujar Satyawan Pudyatmoko, Kepala BP-GMN.

Selain intervensi teknis, BP-GMN akan bekerja sama dengan polisi hutan untuk patroli, penyuluhan, dan pendampingan. Keterlibatan masyarakat juga disiapkan, terutama untuk mendorong komoditas yang ramah air di kawasan gambut.

"Jadi jangan sampai pengelolaan gambut mematikan ekonomi masyarakat," ujar Satyawan Pudyatmoko, Kepala BP-GMN.

Menurut laman Kementerian Kehutanan yang dikutip Detikcom pada Kamis (1/10/2026), BP-GMN dibentuk untuk memperkuat tata kelola ekosistem gambut dan mangrove secara terpadu, lintas sektor, dan berkelanjutan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan lembaga itu berada langsung di bawah Presiden, berbeda dari BRGM yang dibubarkan tahun lalu.

Raja Juli menyebut BP-GMN akan bekerja hingga tingkat desa untuk mencegah munculnya titik api kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan profesional serta ahli. Pernyataan itu ia sampaikan seusai rapat terbatas mengenai penanganan lahan gambut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

"Nanti diisi oleh profesional dan para ahli yang tadi hadir, yang betul-betul mengerti soal mangrove ya, dan bagaimana kemudian ke depan mangrove ini menjadi sumber kehidupan masyarakat dengan tetap menjaga ekosistemnya dengan lebih baik," kata Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Dilansir dari Detikcom, Satyawan lahir di Boyolali pada 9 Agustus 1971 dan menamatkan sarjana kehutanan di UGM pada 1995. Ia kemudian meraih gelar master kehutanan tropika pada 2001 dan doktor pada 2005 di George August University Goettingen, Jerman, sebelum dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM.

Pada pidato pengukuhannya, ia menyoroti tekanan aktivitas manusia terhadap satwa liar dan pentingnya etika konservasi dalam pengambilan keputusan. Setelah itu, ia dilantik menjadi Dirjen KSDAE pada Rabu (2/05/2023).

"Masalah ini jadi tantangan terberat bagi konservasi satwa liar," ujar Satyawan Pudyatmoko, Guru Besar UGM.

Dalam kesempatan lain di workshop nasional UGM, ia juga membahas pembiayaan mandiri taman nasional. Menurut Detikcom, ia menyebut Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah memberi manfaat bagi masyarakat dan beralih menjadi Badan Layanan Usaha.

"Ketiganya juga telah beralih menjadi Badan Layanan Usaha, di mana sudah dikatakan bisa mendapatkan pembiayaan secara mandiri," ujar Satyawan Pudyatmoko, Dirjen KSDAE.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas itu dibagi dalam bidang inovasi pembiayaan dan regulasi.

"Adanya satgas ini diharapkan 13 taman nasional dan 3 landscape tidak lagi hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi justru menjadikan satu aset yang bisa tumbuh perekonomian secara mandiri," ujar Satyawan Pudyatmoko, Dirjen KSDAE.