Pramono Normalisasi Kali Mampang Jelang Musim Hujan 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat normalisasi sungai dan pembenahan saluran air untuk mengurangi risiko banjir menjelang musim hujan yang diperkirakan mulai pada akhir November 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau normalisasi Kali Mampang di segmen Poncol, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2026, sekaligus memastikan anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) tidak dipotong.

Pramono menjelaskan, kawasan Kali Mampang merupakan daerah cekungan yang rentan tergenang ketika hujan deras. Ia menyebut curah hujan 100 milimeter per hari berpotensi memicu banjir di lokasi tersebut.

"Kawasan ini memang merupakan daerah cekungan. Karena itu, seperti yang saya katakan, curah hujan 100 milimeter per hari saja pasti menyebabkan banjir di sini," ujar Pramono saat meninjau lokasi.

Pembenahan infrastruktur dilakukan dengan memanfaatkan periode kemarau untuk meningkatkan kesiapan Jakarta menghadapi hujan. Menurut Pramono, pekerjaan mencakup pembangunan embung serta perbaikan aliran sungai dan pengerukan saluran air yang telah lama tidak ditangani secara menyeluruh.

Sejumlah sungai yang menjadi sasaran pekerjaan meliputi Kali Mampang, Kali Ciliwung, Kali Krukut, Kali Cakung Lama, dan Kali Angke. Pemerintah daerah mengharapkan peningkatan kapasitas aliran dapat menekan volume banjir, meskipun risiko genangan belum sepenuhnya hilang.

Pramono menyatakan pengerukan dilakukan di berbagai sungai dan saluran air sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pengendalian banjir di ibu kota.

"Meskipun saya yakin banjir nantinya masih akan terjadi, volumenya pasti berkurang secara signifikan karena sekarang penanganannya dilakukan secara serius," kata Pramono.

Ia menegaskan pekerjaan normalisasi yang sempat lama tidak dilakukan kini kembali dijalankan. Perbaikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sungai dan saluran dalam mengalirkan air ketika curah hujan meningkat.

"Normalisasi yang sudah begitu lama tidak pernah dilakukan, sekarang kita lakukan kembali. Semua selokan dan sungai kita keruk di berbagai tempat," ujar Pramono.

Dalam peninjauan tersebut, Pramono juga mengapresiasi warga di sekitar Kali Mampang yang memberikan izin penggunaan lahan untuk mendukung pengerukan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat membantu pelaksanaan pekerjaan di kawasan yang berulang kali terdampak banjir.

"Menurut saya, hal seperti ini sangat baik dan kami berterima kasih kepada masyarakat setempat. Kawasan ini memang dari waktu ke waktu mengalami banjir," tutur Pramono.

Selain normalisasi sungai, Pemprov DKI Jakarta berencana memperhatikan kondisi kawasan permukiman, termasuk kebutuhan perbaikan jalan, perumahan, dan sarana pendukung lainnya. Pramono menyebut penanganan persoalan tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah daerah, DPRD DKI Jakarta, dan pihak terkait.

Pramono memastikan anggaran Dinas SDA tetap tersedia untuk mendukung pekerjaan pengendalian banjir, meskipun pemerintah tengah mempercepat berbagai program infrastruktur.

"Pokoknya, anggaran untuk SDA tidak dipotong," tegas Pramono.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, yang turut mendampingi peninjauan Kali Mampang, menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah. Ia menilai penanganan banjir memerlukan koordinasi dan perencanaan yang terarah agar berbagai persoalan perkotaan dapat ditangani secara bertahap.

"Kami, khususnya di Komisi D maupun DPRD, sangat mendukung," kata Yuke.

Yuke mengakui penyelesaian berbagai persoalan di Jakarta membutuhkan upaya yang tidak sederhana. Ia menekankan pentingnya koordinasi antarpihak dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan program penanganan banjir.

"Namun, kami yakin dengan koordinasi yang baik dan perencanaan yang matang, kita perlahan-lahan bisa menyelesaikan masalah banjir ini," ujar Yuke.

Normalisasi sungai menjadi salah satu langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi musim hujan yang diperkirakan mulai pada akhir November 2026. Pelaksanaannya tetap memerlukan pemeliharaan saluran air, koordinasi lintas instansi, dan pengerjaan infrastruktur secara berkelanjutan.