Riset BRIN Petakan Dampak Karhutla terhadap Kesehatan

Paparan polusi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berpotensi mengancam kesehatan masyarakat hingga ke daerah yang jauh dari lokasi kejadian. Persoalan ini menjadi fokus penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagaimana dilansir dari Detik iNET. Melalui penelitian di Kalimantan, Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PR MB) BRIN, Marcellinus Mandira Budi Utomo, mengkaji hubungan antara aktivitas kebakaran, pencemaran udara, dan risiko kesehatan penduduk.

Kajian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memadukan pengamatan satelit, pemodelan atmosfer, serta sejumlah data kependudukan dan kesehatan. Metode ini membantu menggambarkan kemungkinan dampak kebakaran yang tidak selalu dapat diamati secara langsung.

Salah satu perhatian utama penelitian adalah partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari proses pembakaran. Partikel tersebut dapat terbawa oleh pergerakan atmosfer dan menyebar melampaui kawasan yang mengalami kebakaran.

Akibatnya, masyarakat yang berada di luar wilayah terdampak secara langsung tetap berpotensi mengalami paparan pencemaran udara. Jangkauan penyebaran polutan menjadi salah satu aspek penting dalam memahami dampak karhutla terhadap kesehatan. Untuk memperoleh gambaran tersebut, Marcellinus mengintegrasikan beberapa kelompok data. Informasi yang digunakan mencakup aktivitas kebakaran berdasarkan pemantauan satelit, perkiraan konsentrasi PM2,5, persebaran penduduk, serta data mortalitas dasar.

Seluruh informasi tersebut dianalisis untuk melihat keterkaitan antara lokasi kebakaran, tingkat pencemaran udara, dan kondisi masyarakat di Kalimantan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memperkirakan potensi risiko kesehatan yang berkaitan dengan karhutla. Meski demikian, hasil pemodelan tidak boleh disamakan dengan catatan kematian aktual akibat kebakaran. Marcellinus mengingatkan bahwa estimasi penelitian memiliki keterbatasan metodologis sehingga tidak seluruh angka yang dihasilkan dapat dianggap sebagai kematian yang terbukti disebabkan karhutla.

Ia juga menjelaskan bahwa pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh bentuk penderitaan masyarakat yang mengalami dampak kebakaran. Dalam keterangannya, Marcellinus menjelaskan manfaat informasi hasil kajian tersebut bagi kesiapan menghadapi bencana: "Informasi mengenai potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memperkuat pemantauan kualitas udara, penyampaian peringatan dini, perlindungan kelompok rentan, dan kesiapan pelayanan kesehatan ketika kebakaran terjadi," ujar Marcellinus.

Pandangan tersebut disampaikan dalam forum Sharing Session Karhutla di Indonesia: Urun Rembug Akademik untuk Memahami Masalah dan Strategi Mengatasinya, Rabu (28/10). Kegiatan itu merupakan hasil kolaborasi PR MB BRIN dan Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI).

Tata Kelola Wilayah dan Keterlibatan Masyarakat

Selain membahas ancaman terhadap kesehatan, forum akademik tersebut mengangkat persoalan pengelolaan wilayah yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Salah satu pembahasannya menyoroti hubungan persebaran titik panas dengan wilayah adat dan kawasan berizin. Kasmita Widodo dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) memaparkan perbandingan antara data titik panas atau hotspot dan wilayah adat yang telah tercatat.

Analisis tersebut digunakan untuk mengamati persebaran kebakaran berdasarkan wilayah pengelolaan masyarakat adat maupun kawasan yang memiliki izin pemanfaatan. Namun, kesesuaian lokasi antara titik panas dan suatu wilayah tidak otomatis menunjukkan penyebab kebakaran. Kasmita menekankan bahwa perbandingan data tersebut juga tidak cukup untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Menurutnya, pengakuan terhadap wilayah adat serta keterpaduan informasi menjadi unsur penting dalam memperbaiki pengelolaan kawasan. Kedua hal tersebut diperlukan agar upaya penanganan karhutla dapat dilaksanakan secara lebih tepat.

Persoalan pengelolaan sumber daya juga disoroti Guru Besar Antropologi Ekologi Universitas Airlangga, Muhammad Adib. Ia mengangkat pentingnya pengaturan sumber daya bersama atau common-pool resources, terutama yang berkaitan dengan tata kelola air di tingkat masyarakat. Adib menilai pemantauan kebakaran dalam cakupan luas perlu disertai pemahaman terhadap karakteristik wilayah setempat. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting karena pengelolaan sumber daya membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas dan dukungan memadai.

Penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya di lingkungannya juga menjadi perhatian. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya bertumpu pada pengawasan dari pihak luar, tetapi turut melibatkan pengelolaan lokal.

Karhutla Berdampak pada Agenda Kehutanan dan Ekonomi

Dari sisi kehutanan, Krystof Obidzinski dari European Forest Institute mengaitkan persoalan karhutla dengan tantangan pencapaian agenda kehutanan Indonesia. Salah satu sasaran yang menjadi perhatian adalah target net sink karbon pada 2030. Pengembangan multi-use forestry atau pemanfaatan hutan untuk berbagai kepentingan juga menghadapi tantangan akibat kebakaran.

Dampaknya tidak terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi dapat meluas ke sejumlah sektor ekonomi. Menurut Krystof, karhutla berpotensi memengaruhi kegiatan produksi, kesempatan kerja, perdagangan, serta tingkat kepercayaan pembeli. Dukungan dari lembaga keuangan juga dapat terdampak oleh persoalan kebakaran tersebut.

Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kesiapan yang berlangsung secara berkelanjutan. Pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta ketersediaan anggaran yang memadai menjadi bagian penting dalam pencegahan maupun penanggulangannya.

Kolaborasi Akademik untuk Merumuskan Kebijakan

Aspek kebijakan turut menjadi perhatian dalam forum yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu tersebut. Kepala PR MB BRIN, Aulia Hadi, melihat pertukaran pandangan akademik sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai persoalan karhutla. Ia berharap hasil pembahasan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan strategi penanganan kebakaran.

Salah satu peluang yang dibuka adalah penyusunan policy brief sebagai bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan. Ketua AAI, Bambang Hudayana, juga menyoroti perlunya diskusi lintas disiplin dalam membahas persoalan lingkungan. Ia menilai perhatian kajian antropologi selama ini masih banyak diarahkan pada persoalan di kawasan daratan.

Padahal, karakter Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan berbagai tantangan lingkungan di wilayah yang beragam. Karena itu, perluasan perspektif akademik dinilai penting untuk memahami persoalan lingkungan secara lebih menyeluruh.

Berbagai pembahasan dalam forum tersebut menunjukkan bahwa karhutla memiliki persoalan yang saling berkaitan. Selain mengancam kesehatan melalui paparan PM2,5, kebakaran juga berhubungan dengan pengakuan wilayah adat, pengelolaan sumber daya, kesiapan pemerintah, serta keberlanjutan agenda kehutanan dan perekonomian Indonesia.