Riset BeHousing Soroti Kesenjangan Adaptasi Panas Perkotaan

Keterbatasan biaya perbaikan rumah dan belum memadainya dukungan kebijakan membuat masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi tantangan besar dalam mengatasi suhu panas di perkotaan. Riset BeHousing yang dilansir dari Nasional mengungkapkan bahwa upaya adaptasi masih bergantung pada kemampuan masing-masing rumah tangga.

Penelitian tersebut melibatkan 1.125 warga di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Selangor, Malaysia. Kajian ini dilaksanakan oleh konsorsium yang dipimpin Rujak Center for Urban Studies (RCUS) untuk memahami pengalaman masyarakat menghadapi panas di lingkungan tempat tinggal mereka.

Risiko akibat suhu tinggi tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, kegiatan sehari-hari, waktu istirahat, produktivitas, dan kemampuan ekonomi warga. Kelompok berpenghasilan rendah menjadi salah satu pihak yang rentan karena keterbatasan fasilitas hunian.

Rumah di kawasan permukiman padat dengan sirkulasi udara yang kurang baik serta bahan bangunan yang menyerap panas dapat membuat penghuni lebih sulit menghadapi suhu tinggi. Situasi tersebut menambah tantangan bagi warga yang memiliki sumber daya terbatas untuk memperbaiki kondisi tempat tinggalnya.

Direktur Eksekutif RCUS, Elisa Sutanudjaja, menjelaskan bahwa persoalan panas perkotaan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama mereka yang bekerja di luar ruangan dan tinggal di lingkungan padat penduduk.

"Kami berharap, riset ini senantiasa membersamai semua warga mewujudkan kota yang adil dan lestarii. Kota yang tidak memaksa orang memilih bekerja di luar atau tetap sehat, rumah menjadi tempat kembali untuk berlindung, bukan tempat menyimpan panas," ujarnya, Kamis (23/10).

Keterbatasan biaya menghambat perbaikan hunian

Temuan BeHousing memperlihatkan bahwa kondisi sosial ekonomi, jenis material bangunan, dan kualitas ventilasi turut menentukan kemampuan rumah tangga menghadapi cuaca panas. Ketiga faktor tersebut berkaitan dengan kenyamanan penghuni sekaligus risiko gangguan kesehatan dan hambatan beraktivitas.

Sejumlah penyesuaian telah dilakukan warga untuk menghadapi suhu tinggi. Namun, kemampuan setiap keluarga dalam memperbaiki rumah tidak sama, terutama ketika kebutuhan tersebut memerlukan biaya yang sulit dipenuhi dari penghasilan rumah tangga.

Karena itu, penelitian menyoroti perlunya mekanisme pendanaan yang dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas hunian. Koperasi dan skema dana bergulir berbasis komunitas disebut sebagai pilihan dukungan pembiayaan yang perlu dipertimbangkan.

Pendanaan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mengurangi beban adaptasi yang selama ini ditanggung sendiri oleh warga. Tanpa dukungan yang memadai, keterbatasan ekonomi dapat terus menghambat perbaikan kondisi rumah agar lebih mampu menghadapi panas.

Kebijakan pembangunan perlu lebih inklusif

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menilai temuan penelitian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

"Hasil penelitian BeHousing penting sebagai masukan bagi pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan responsif," tegasnya.

Selain persoalan pembiayaan, BeHousing mengidentifikasi belum terintegrasinya penanganan panas perkotaan dalam kebijakan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat perhatian terhadap risiko suhu ekstrem dalam perencanaan pembangunan dan penanganan kebencanaan.

Penelitian tersebut juga mencatat bahwa panas ekstrem belum menjadi prioritas dalam kebijakan kebencanaan nasional. Akibatnya, upaya menghadapi dampak panas memerlukan perhatian yang lebih terarah agar kebutuhan masyarakat rentan dapat masuk dalam perencanaan pemerintah.

Rekomendasi untuk menghadapi panas perkotaan

BeHousing merekomendasikan penguatan kebijakan yang mencakup kepastian hak atas tanah, penerapan desain bangunan yang mampu beradaptasi dengan suhu panas, serta pengembangan tata kelola kolaboratif.

Ketiga aspek tersebut menjadi bagian dari upaya agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak harus menanggung seluruh biaya penyesuaian hunian secara mandiri. Pendekatan kolaboratif juga menjadi perhatian dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan panas perkotaan.

Melalui hasil penelitian ini, kebutuhan adaptasi terhadap suhu tinggi ditempatkan sebagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas tempat tinggal, kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan kebijakan publik. Dukungan pembiayaan serta integrasi penanganan panas dalam kebijakan menjadi dua hal yang disoroti untuk memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi kondisi tersebut.