Riau Buka Pemutihan Pajak Kendaraan hingga November 2026

Pemerintah Provinsi Riau kembali memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan periode kedua yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 30 November 2026. Program yang dijalankan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau ini mencakup penghapusan denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.

Program tersebut kembali dibuka setelah pemutihan periode sebelumnya berakhir pada 31 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan yang diumumkan Bapenda Riau, masyarakat dapat memanfaatkan keringanan untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor sesuai persyaratan yang berlaku.

Dalam program periode kedua ini, pemilik kendaraan memperoleh penghapusan denda pajak kendaraan bermotor serta keringanan atas pokok tunggakan. Pembayaran yang perlu diselesaikan mencakup pokok pajak tahun berjalan dan pokok pajak tertunggak selama satu tahun.

Bapenda Riau menjelaskan bahwa program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di wilayah Riau.

"Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk menuntaskan kewajiban pajak kendaraan sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di Provinsi Riau," demikian keterangan yang dikutip dari laman Bapenda Riau.

Selain memberikan keringanan kepada masyarakat umum, Pemprov Riau menyediakan insentif khusus bagi kendaraan angkutan barang milik badan usaha berbadan hukum. Kelompok kendaraan tersebut memperoleh diskon pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 40 persen.

Untuk mengajukan insentif tersebut, badan usaha wajib menyiapkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), surat permohonan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen tersebut menjadi persyaratan administrasi untuk memperoleh potongan pajak.

Berbeda dengan program pemutihan umum yang berakhir pada 30 November 2026, fasilitas diskon bagi kendaraan angkutan barang milik badan usaha berbadan hukum berlaku hingga 31 Desember 2026. Namun, surat permohonan harus diserahkan ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) paling lambat 15 Desember 2026.

Bapenda Riau juga menetapkan pengecualian dalam program pemutihan ini. Fasilitas tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang menjalani mutasi keluar dari Provinsi Riau.