Konsumsi Pemerintah Tumbuh 8,95 Persen pada Kuartal III 2026

Belanja pemerintah menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47% secara tahunan pada kuartal III 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 8,95% yoy, dengan kontribusi sebesar 0,62% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dilansir dari Nasional.

Berdasarkan data BPS, konsumsi pemerintah memiliki kontribusi sebesar 1,25% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi peningkatan belanja pegawai dan percepatan realisasi program pemerintah.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M Edy Mahmud menjelaskan, peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi pendorong utama konsumsi pemerintah.

Menurut Edy, jumlah PPPK pada kuartal III 2026 meningkat cukup besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini berkaitan dengan penambahan jumlah PPPK pada akhir 2025 sehingga dampak pengeluaran untuk belanja pegawai semakin terlihat sepanjang tahun ini.

"Konsumsi pemerintah mencapai 8,95% secara tahunan pada kuartal III tahun 2026. Terutama didorong oleh peningkatan belanja gaji dan tunjangan ASN, khususnya PPPK," ujar Edy dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026).

Selain pengeluaran untuk pegawai, percepatan belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendukung peningkatan konsumsi pemerintah. Edy menyebut realisasi pengeluaran program tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada kuartal III 2025.

Dalam penghitungan PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran, penyaluran MBG kepada masyarakat dalam bentuk makanan turut dicatat sebagai konsumsi pemerintah. Dengan demikian, peningkatan realisasi program tersebut masuk dalam perhitungan pertumbuhan komponen pengeluaran negara.

"Sehingga percepatan program ini juga turut memberikan dorongan yang signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal III tahun 2026," jelas Edy.