Prudential Syariah Tunggu Arahan Regulator untuk Terapkan KAPJ

PT Prudential Sharia Life Assurance atau Prudential Syariah masih menunggu arahan regulator untuk melanjutkan implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) bersama BPJS Kesehatan. Perusahaan telah menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung koordinasi perlindungan kesehatan, sebagaimana dilansir dari Keuangan. Director and Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tersebut juga disaksikan oleh Kementerian Kesehatan.

Namun, langkah implementasi berikutnya masih menunggu arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Dalam keterangannya setelah peluncuran PRUCare 360 Syariah di Jakarta, Kamis (15/10/2026), Vivin menyampaikan bahwa perusahaan belum memasuki tahap implementasi karena masih menunggu petunjuk dari ketiga pihak tersebut.

"Kami sudah memiliki MoU. Untuk tahap selanjutnya, tentu kami menunggu arahan dari OJK, Kementerian Kesehatan, dan BPJS," ujar Vivin Arbianti Gautama, Director and Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah.

Sambil menunggu keputusan regulator, Prudential Syariah mempersiapkan sejumlah kebutuhan operasional, termasuk kesiapan teknologi. Perusahaan juga mengevaluasi bentuk produk asuransi yang dinilai sesuai untuk mendukung kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Vivin menyebut penyesuaian premi berpotensi menjadi bagian dari penerapan skema KAPJ. Meski demikian, perusahaan belum menentukan apakah pelaksanaannya akan menggunakan produk yang telah tersedia atau melalui pengembangan produk baru.

"Kami sedang meninjau pendekatan yang paling sesuai untuk kerja sama dengan BPJS ini. Pilihannya adalah menggunakan produk yang sudah ada atau mengembangkan produk baru," kata Vivin. Melalui skema KAPJ, pemegang polis asuransi kesehatan swasta diharapkan memperoleh pilihan dalam memanfaatkan perlindungan kesehatan. Mekanisme tersebut memungkinkan peserta menggunakan layanan BPJS Kesehatan terlebih dahulu sebelum memanfaatkan perlindungan asuransi swasta, sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan koordinasi tersebut juga membutuhkan penyesuaian pada produk, premi, dan sistem operasional perusahaan asuransi. Persiapan itu diperlukan agar koordinasi antara penyelenggara jaminan kesehatan dapat berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan.