Pramono Temui Menkeu Bahas Obligasi Daerah Rp 5,6 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu kepastian pemerintah pusat mengenai penerbitan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menemui Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Senin (26/10/2026) guna membahas kelanjutan rencana pembiayaan tersebut, dilansir dari Nasional.

Penerbitan obligasi itu direncanakan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan Jakarta. Namun, pemerintah pusat sebelumnya meminta Pemprov DKI mempertimbangkan sumber pendanaan lain sebelum melanjutkan rencana penerbitan surat utang tersebut.

Pramono menyampaikan rencana pertemuan itu ketika ditemui di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, pada Senin. Ia belum menjelaskan secara terperinci agenda yang akan dibahas bersama Menteri Keuangan.

Pramono menyebut pertemuan dengan Menteri Keuangan menjadi salah satu agenda yang berkaitan dengan rencana penerbitan obligasi daerah.

"Sedangkan obligasi, hari ini memang ada rencana saya untuk bertemu dengan Menteri Keuangan," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pada akhir September 2026, Pramono menyatakan Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk membahas rencana tersebut. Pemerintah daerah juga menegaskan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat sebelum mengambil langkah berikutnya.

"Kalau kemudian mendapatkan izin akan kami lanjutkan, kalau tidak ya sudah," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Dalam rencana pembiayaan tersebut, Pemprov DKI menyiapkan sekitar Rp 2,7 triliun untuk pembangunan LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas. Sisa dana dari total obligasi Rp 5,6 triliun direncanakan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.

Pramono menilai penerbitan obligasi dapat menjadi salah satu pilihan pendanaan bagi pembangunan daerah. Menurut dia, kemampuan anggaran setiap daerah berbeda sehingga pemerintah daerah perlu mempertimbangkan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kondisi keuangannya.

Ia juga mengingatkan bahwa penerbitan surat utang harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Pertimbangan tersebut diperlukan agar kewajiban dari penerbitan obligasi tidak membebani anggaran pemerintah daerah pada masa mendatang.

Sementara itu, Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa, meminta Pemprov DKI meninjau kembali rencana penerbitan obligasi. Ia menilai kondisi keuangan Jakarta cukup kuat sehingga pemerintah daerah dapat mempertimbangkan alternatif pembiayaan tanpa menerbitkan surat utang.

Sebagai pilihan lain, pemerintah pusat menawarkan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang menyediakan skema pinjaman bagi pemerintah daerah untuk mendanai proyek pembangunan.

"Kita menyediakan dana lewat PT SMI. Daerah bisa pinjam ke PT SMI," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan saat itu.

Hingga rencana pertemuan pada Senin (26/10/2026), kelanjutan penerbitan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun masih bergantung pada persetujuan pemerintah pusat.