Prabowo Ungkap Lima IUP Miliki Cadangan Rp5.400 Triliun

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia memiliki lima konsesi pertambangan dengan cadangan terbukti senilai US$300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun. Dalam sambutannya pada Rakornas TKPAD 2026, Kamis (22/10/2026), Prabowo menyebut nilai tersebut berdasarkan studi, meski komoditas di dalam kelima izin usaha pertambangan (IUP) itu belum dirinci.

Prabowo menyatakan cadangan tersebut masih berada di bawah tanah sehingga belum menghasilkan penerimaan bagi negara. Ia menilai pemberian konsesi harus dilakukan secara cermat, terutama karena terdapat pemegang izin yang tidak menggarap wilayah pertambangannya.

Dalam acara tersebut, Prabowo menjelaskan laporan mengenai potensi cadangan yang ditemukan pada lima konsesi dari ratusan IUP yang ada di Indonesia.

“Baru saja saya menerima laporan bahwa ada 5 konsesi, IUP, dari sekian ratus IUP, 5 ini memiliki cadangan terbukti yang sudah didasarkan atas studi, nilainya itu adalah Rp5.400 triliun atau US$300 miliar, 5 konsesi,” ujar Prabowo.

Prabowo menyoroti praktik pemegang izin yang mengajukan konsesi tanpa memiliki keahlian pertambangan atau kemampuan menjalankan operasi. Menurut dia, izin yang tidak dimanfaatkan selama bertahun-tahun merugikan kepentingan nasional.

“Inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi, meminta konsesi saja, padahal mereka bukan ahli tambang dan tidak memahami operasi pertambangan. Setelah diberikan, konsesi itu digunakan entah untuk spekulasi atau dimasukkan ke bursa di mana, ujungnya bangsa kita juga yang rugi. Puluhan tahun tidak dikerjakan,” tegas Prabowo.

Persoalan pengelolaan izin tersebut sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengawasan pembukaan lahan dan reklamasi tambang. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026, BPK mencatat ribuan izin belum terpantau pelaksanaan kewajiban lingkungannya.

BPK menemukan 1.146 dari 1.890 IUP operasi produksi (IUP OP) aktif untuk mineral logam dan batu bara belum terpantau realisasi pembukaan lahan dan reklamasi. Jumlah tersebut setara dengan 60,63% dari keseluruhan izin yang diperiksa.

Selain itu, terdapat 443 IUP yang terindikasi telah membuka lahan, tetapi belum melaporkan perkembangannya melalui basis data Laporan Pengelolaan Lingkungan Reklamasi dan Rencana Pascatambang (PELITA).

Dalam IHPS I Tahun 2026, BPK menyatakan pemantauan pembukaan lahan dan realisasi reklamasi belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Lembaga tersebut juga menemukan pemegang IUP belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil evaluasi dan verifikasi reklamasi.

BPK turut menyoroti ketidaksesuaian antara laporan penilaian keberhasilan reklamasi dan kondisi pelaksanaannya di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi membuat pemerintah menanggung biaya pemulihan area yang tidak direklamasi hingga tuntas oleh pemegang izin.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan jumlah izin pertambangan aktif mencapai 4.052 pada Februari 2026, turun dari 4.252 izin pada November 2025.

Menurut Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, jumlah tersebut terdiri atas 26 kontrak karya (KK), 74 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), 3.818 IUP, 27 izin usaha pertambangan khusus (IUPK), 15 izin pertambangan rakyat (IPR), dan 92 surat izin penambangan batuan (SIPB).

Dari total 3.818 IUP, sebanyak 1.667 izin bergerak di sektor mineral logam dan batu bara, sedangkan 2.151 izin berkaitan dengan mineral nonlogam dan batuan. Kelompok mineral logam dan batu bara tersebut terdiri atas 841 IUP mineral logam dan 826 IUP batu bara.

Untuk IUP mineral logam, data ESDM mencatat 15 izin eksplorasi dan 826 izin operasi produksi. Sementara itu, pada sektor batu bara, terdapat 811 IUP operasi produksi dan 15 IUP eksplorasi.