Prabowo Sebut Indonesia Tempati Peringkat Ketujuh Ekonomi Dunia

Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menempati peringkat ketujuh ekonomi terbesar dunia berdasarkan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP), menurut pemeringkatan Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 pada Kamis (22/10/2026), Prabowo menilai posisi tersebut mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia di tengah persaingan global, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Berdasarkan proyeksi IMF dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2026, nilai ekonomi Indonesia berdasarkan PPP mencapai US$5,48 triliun atau sekitar Rp98,69 kuadriliun dengan asumsi kurs Rp18 ribu per dolar AS. Ukuran PPP memperhitungkan daya beli riil sehingga dapat digunakan untuk membandingkan kapasitas ekonomi antarnegara.

Dalam pemeringkatan tersebut, China menempati posisi pertama dengan nilai ekonomi US$37,07 triliun, disusul Amerika Serikat sebesar US$29,17 triliun dan India sebesar US$16,19 triliun. Nilai tersebut masing-masing setara dengan sekitar Rp667,26 kuadriliun, Rp525,06 kuadriliun, dan Rp291,42 kuadriliun.

Prabowo menyampaikan posisi Indonesia dalam pemeringkatan tersebut saat membahas potensi ekonomi nasional. Dia menilai sumber daya alam dan kapasitas produksi Indonesia menjadi modal untuk memperkuat perekonomian.

"IMF baru saja mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PPP atau paritas daya beli, yang menunjukkan kemampuan daya beli nyata perekonomian banyak negara. Indonesia saat ini ditempatkan pada urutan ketujuh dunia. Urutan ketujuh," kata Prabowo dalam Rakornas TPAKD 2026.

Presiden menekankan bahwa capaian tersebut perlu mendorong kepercayaan diri Indonesia dalam mengelola potensi ekonominya. Namun, besarnya nilai ekonomi nasional, menurut dia, harus disertai upaya memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan masyarakat secara luas.

"Kita adalah ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Kita kuat," ujar Prabowo.

Prabowo menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, termasuk petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha kecil. Pemerintah, menurut dia, perlu memastikan pendapatan riil dan daya beli masyarakat meningkat seiring dengan kekuatan ekonomi nasional.

Dia juga menilai pengelolaan kekayaan negara perlu dibenahi agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Selama ini, menurut Prabowo, keuntungan ekonomi dinilai lebih banyak terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat.

Prabowo menyebut arah kebijakan pemerintah perlu sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Dia mengakui pembenahan ekonomi membutuhkan proses dan tidak dapat diselesaikan secara instan.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menekankan tantangan pemerintah untuk mengubah kekayaan nasional menjadi manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saudara-saudara, kita kuat, kita kaya. Namun, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita mengelola semua itu agar dapat dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling membutuhkan. Inilah tantangan kita," kata Prabowo.