IMF Minta Indonesia Jaga Defisit APBN Maksimal 3 Persen

Indonesia perlu mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar keuangan. Direktur Departemen Asia dan Pasifik Dana Moneter Internasional (IMF) Krishna Srinivasan menyampaikan penekanan tersebut dalam konferensi pers peluncuran laporan Regional Economic Outlook for Asia and the Pacific pada Kamis (15/10/2026), dilansir dari Nasional. Menurut Krishna, batas defisit tersebut menjadi salah satu fondasi penting bagi perekonomian Indonesia.

IMF juga menilai bahwa komitmen pemerintah dalam menjaga batas fiskal itu menjadi perhatian pelaku pasar keuangan. Dalam konferensi pers tersebut, Krishna menegaskan pentingnya mempertahankan batas defisit APBN sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya pikir batas defisit 3% merupakan jangkar yang sangat penting. Indonesia harus mempertahankannya karena pasar memang mencermati batas 3% tersebut," ujar Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF.

Di sisi lain, IMF memperkirakan perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5,1% pada 2026. Krishna menilai kondisi fundamental makroekonomi Indonesia secara umum masih cukup baik, meskipun tekanan dari kenaikan harga energi perlu diantisipasi. Untuk menghadapi guncangan harga energi, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah kebijakan, termasuk pengetatan moneter dan pemberian subsidi. Krishna menilai dukungan pemerintah tetap diperlukan, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kemampuan anggaran negara.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan bantuan perlu tetap berada dalam batas ruang fiskal yang tersedia agar tidak mengganggu pengelolaan keuangan negara. "Kami melihat ada manfaat dari pemberian dukungan, tetapi dukungan tersebut harus diberikan dalam kerangka fiskal yang ada. Indonesia telah melakukan hal tersebut," ujar Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF.

IMF juga menyoroti meningkatnya risiko ekonomi global yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal negara-negara Asia. Ketergantungan kawasan terhadap impor energi, terutama dari Timur Tengah, membuat perekonomian negara-negara tersebut rentan terhadap kenaikan harga minyak dan gas. Menurut penilaian IMF, lonjakan harga energi yang berlangsung lama dapat meningkatkan tekanan inflasi sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah yang ruang fiskalnya semakin terbatas setelah menghadapi berbagai guncangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menghadapi risiko tersebut, IMF mendorong negara-negara Asia Pasifik memperkuat bantalan fiskal dan menerapkan kerangka fiskal jangka menengah yang kredibel. Kebijakan itu diperlukan untuk mempertahankan kemampuan pemerintah dalam merespons guncangan ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan keuangan negara.