Prabowo Lantik Kristomei Sianturi Pimpin BNPB di Tengah Kasus Korupsi

Presiden Prabowo Subianto melantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Kamis (15/10/2026), menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Pergantian pimpinan lembaga tersebut berlangsung setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, sebagaimana dilansir dari Nasional. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana.

Salah satu tersangka yang disebut dalam perkara ini adalah Bima Setyawan, yang dalam laporan sumber disebut merupakan adik Suharyanto. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar menilai pergantian kepala BNPB merupakan bagian dari kewenangan administratif Presiden. Namun, perubahan kepemimpinan tidak seharusnya menghentikan penyidikan terhadap dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Menurut Fickar, penegak hukum perlu menelusuri alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pemeriksaan harus mencakup kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam penggunaan Dana Siap Pakai yang berkaitan dengan penanganan bencana.

Fickar juga menilai Suharyanto dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila penyidik menemukan bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi. Hal itu termasuk apabila terdapat bukti aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut. Meski demikian, hubungan keluarga antara pejabat dan seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak otomatis membuktikan keterlibatan pejabat tersebut dalam tindak pidana. Penetapan tersangka terhadap pihak lain tetap harus mengacu pada fakta dan alat bukti yang sah.