Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan untuk 61 Titik Aksi di Jakarta

Sebanyak 61 aksi penyampaian pendapat dan 17 kegiatan masyarakat dijadwalkan berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Polda Metro Jaya menyiapkan pengawalan dan pengamanan secara humanis bersama unsur TNI, Pemprov DKI, serta petugas pengamanan dalam untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan jumlah kegiatan tersebut kepada wartawan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Menurut dia, pengamanan akan mencakup kegiatan penyampaian aspirasi di ruang publik serta aktivitas masyarakat lainnya.

Budi menjelaskan, lokasi aksi tersebar di sejumlah tempat, antara lain depan gedung MPR/DPR RI, Kementerian UMKM, gedung DPRD DKI Jakarta, dan Taman Pandang yang menjadi lokasi Aksi Kamisan. Aksi mahasiswa juga dijadwalkan berlangsung di Kampus Trisakti.

Budi Hermanto mengatakan, terdapat sejumlah titik penyampaian aspirasi yang menjadi perhatian petugas pada hari tersebut.

"Jadi ada beberapa titik aksi hari ini, yaitu 61 titik penyampaian pendapat dan ada 17 kegiatan masyarakat lainnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

Pengamanan akan melibatkan beberapa unsur untuk mendukung kelancaran kegiatan. Polda Metro Jaya menyatakan pelayanan diberikan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi maupun warga lain yang beraktivitas di sekitar lokasi aksi.

"Kegiatan hari ini tentunya Polda Metro Jaya bersama unsur TNI, Pemprov DKI, dan pamdal tetap akan melakukan pelayanan terhadap beberapa kegiatan khususnya penyampaian aspirasi di muka umum," ujar Budi Hermanto.

Budi juga mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang diatur dalam undang-undang. Karena itu, kepolisian mengajak seluruh pihak menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Menurut Budi, kehadiran petugas bertujuan mengawal jalannya aksi sekaligus menjaga keamanan masyarakat yang tidak terlibat dalam penyampaian aspirasi.

"Kehadiran petugas pelayanan untuk memberikan pengawalan, menjaga agar penyampaian aspirasi ini dapat berjalan aman, tertib, dan damai. Begitu juga menjaga masyarakat lain yang bukan menyampaikan aspirasi, ini juga harus dapat dikawal, dijaga, dan diamankan," tutur Budi Hermanto.