BI Aceh Catat Pembiayaan UMKM Tumbuh 11,05 Persen

Pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 11,05%. Meski menunjukkan perkembangan positif, kualitas kredit sektor tersebut masih menjadi perhatian Bank Indonesia (BI), terutama karena rasio kredit bermasalah mendekati ambang batas kewaspadaan.

Dikutip dari Keuangan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Aceh Agus Chusaini mengungkapkan bahwa kontribusi pembiayaan UMKM mencapai 25,67% dari keseluruhan pembiayaan di Aceh. Angka pertumbuhan dua digit tersebut menunjukkan penyaluran modal kepada pelaku usaha masih berkembang.

Namun, perkembangan positif dari sisi penyaluran dana belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kualitas kredit. BI turut mencermati rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih berada pada tingkat cukup tinggi.

Rasio NPL UMKM Aceh Mendekati Ambang 5%

Pada kuartal III, NPL pembiayaan UMKM tercatat sebesar 4,06%. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,39%.

Walaupun terjadi perbaikan secara kuartalan, BI menilai perkembangan tersebut tetap perlu diawasi. Pasalnya, rasio NPL sudah mendekati batas 5% yang menjadi tingkat kewaspadaan dalam sektor perbankan.

Agus menjelaskan posisi rasio tersebut dalam kegiatan pelatihan wartawan Bank Indonesia, Kamis (5/11/2026).

"Kalau di perbankan, jatahnya itu di 5%, jadi dia sudah mendekati ke batas bahaya," ujar Agus.

Dengan demikian, penurunan rasio kredit bermasalah belum menjadi alasan untuk mengabaikan risiko pembiayaan UMKM. BI masih memandang perlu adanya pemantauan terhadap kualitas pembayaran debitur.

Relaksasi Kredit Debitur Terdampak Bencana Jadi Perhatian

Salah satu aspek yang ingin diperiksa lebih lanjut adalah pengaruh kebijakan relaksasi kredit terhadap pencatatan kualitas pembiayaan. Kebijakan tersebut diberikan kepada debitur yang mengalami dampak bencana.

Menurut Agus, fasilitas relaksasi berpotensi membuat angka NPL yang tercatat belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kredit sebenarnya. Oleh karena itu, BI perlu mengetahui sampai kapan kebijakan tersebut diberlakukan.

Durasi pemberian keringanan kredit akan didalami melalui koordinasi dengan perbankan serta otoritas terkait. Pemeriksaan ini diperlukan untuk melihat kemungkinan perubahan kualitas kredit setelah periode relaksasi berakhir.

Agus menyampaikan bahwa persoalan tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

"Ini masih nanti kita akan dalami lagi. Sampai kapan relaksasi? Karena takutnya ini relaksasi berarti aslinya lebih tinggi sebenarnya," jelasnya.

BI Perkuat Akses Modal dan Pendampingan UMKM

Di luar pengawasan kualitas kredit, BI Aceh juga menjalankan upaya untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah program business matching atau pencocokan usaha dengan lembaga penyedia dana.

Melalui program tersebut, UMKM yang mempunyai potensi dan dinilai siap memperoleh modal dipertemukan dengan lembaga keuangan. BI memanfaatkan daftar usaha binaannya sebagai bahan untuk menghubungkan calon debitur dengan pihak pemberi pembiayaan.

Agus menjelaskan bahwa pendataan tersebut membantu lembaga keuangan mengenali pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal. Dengan mekanisme ini, UMKM potensial diharapkan memiliki akses yang lebih mudah terhadap sumber pendanaan.

Selain mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga keuangan, BI Aceh menjalin koordinasi bersama instansi terkait untuk memperkuat pendampingan. Program tersebut diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha serta keberlanjutan kegiatan bisnis.

Pendampingan terutama menjadi perhatian bagi UMKM yang mengalami dampak bencana. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan penguatan akses pembiayaan dan pemantauan kualitas kredit agar perkembangan sektor UMKM di Aceh tetap terjaga.