Periklindo Dorong Bank Pemerintah Ringankan Kredit Kendaraan Listrik

Kemudahan pembiayaan menjadi salah satu hal yang dinilai penting untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mendorong pemerintah mengarahkan bank milik negara agar menawarkan bunga kredit kendaraan listrik yang setara atau lebih rendah daripada kendaraan berbahan bakar bensin, dilansir dari Detik Oto.

Wakil Ketua Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan Periklindo, Prabowo Kartoleksono, menyampaikan usulan tersebut dalam diskusi detikcom Leaders Forum bertajuk Memperkuat Industri Kendaraan Listrik, Mendorong Ketahanan Energi, di Jakarta (20/10/2026).

Menurut Prabowo, perbedaan biaya cicilan masih menjadi pertimbangan penting bagi calon pembeli, terutama masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas. Karena itu, keterlibatan perbankan pemerintah dinilai dapat membantu mengurangi hambatan masyarakat ketika mempertimbangkan peralihan ke kendaraan listrik.

Ia mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan peran bank-bank milik negara, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk menyediakan skema pembiayaan yang lebih kompetitif dibandingkan kredit kendaraan bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE).

"Pemerintah punya banyak bank, termasuk Himbara. Kenapa pemerintah tidak mengarahkan mereka agar bunga kredit kendaraan listrik tidak boleh lebih tinggi dari kendaraan ICE? Kalau perlu, bunganya dibuat lebih rendah," kata Prabowo.

Besarnya angsuran setiap bulan dapat memengaruhi keputusan pembelian, bahkan ketika selisih nominalnya terlihat tidak terlalu besar. Bagi rumah tangga dengan anggaran terbatas, perbedaan tersebut dapat menentukan kemampuan mereka untuk mengambil kredit kendaraan.

Prabowo memberikan ilustrasi perbandingan cicilan sepeda motor listrik dan sepeda motor berbahan bakar bensin. Jika angsuran motor listrik mencapai Rp 500 ribu per bulan, sedangkan motor bensin sebesar Rp 750 ribu, terdapat selisih Rp 250 ribu setiap bulan.

Menurutnya, perbedaan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang harus mengatur pengeluaran secara cermat. Pertimbangan biaya bulanan ini menjadi alasan pembiayaan perlu diperhatikan dalam upaya memperluas pasar kendaraan listrik.

"Untuk saudara-saudara kita yang uangnya pas-pasan, beda Rp 250 ribu sebulan itu besar sekali," ujarnya.

Dukungan industri perlu mencakup pembiayaan

Periklindo menilai kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri kendaraan listrik perlu mencakup lebih dari sekadar pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan kegiatan penelitian serta pengembangan atau research and development (R&D).

Prabowo berpandangan bahwa dorongan terhadap produsen harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli produk yang dihasilkan. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, pengembangan industri berisiko tidak diikuti pertumbuhan permintaan yang diharapkan.

"Jangan cuma industri yang terus didorong dengan kewajiban TKDN, sementara R&D juga belum dihargai secara optimal. Pembiayaan harus ikut diperhatikan," tambah Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa industri kendaraan listrik di Indonesia masih berada dalam tahap membangun permintaan atau demand creation. Pada fase tersebut, peningkatan minat dan kemampuan membeli masyarakat menjadi bagian penting dari perkembangan pasar.

Jika permintaan tumbuh, peluang pengembangan industri nasional beserta rantai pasok dalam negeri juga dinilai semakin besar. Karena itu, dukungan terhadap produksi, riset, dan pembiayaan perlu berjalan secara bersamaan.

"Jadi, semuanya harus berkembang bersama-sama. Tidak bisa hanya pabrik dan R&D yang dikejar. Bantuan pemerintah harus dilakukan secara holistik," tuturnya.

Premi asuransi kendaraan listrik turut disoroti

Selain bunga pinjaman, Periklindo menyoroti biaya perlindungan kendaraan listrik melalui asuransi. Menurut Prabowo, premi asuransi mobil listrik masih dinilai lebih mahal daripada premi untuk mobil berbahan bakar bensin, sehingga persoalan biaya tidak hanya muncul ketika konsumen mengajukan kredit.

Perbedaan premi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi agar biaya kepemilikan tidak menambah hambatan bagi masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan listrik. Ia juga membandingkan risiko kebakaran kedua jenis kendaraan sebagai bagian dari alasan perlunya peninjauan kebijakan asuransi.

"Asuransi mobil listrik lebih mahal loh daripada mobil bensin. Kan lucu, padahal mobil bensin itu 61 kali kemungkinan lebih mudah terbakar dibanding mobil listrik. Ini yang perlu kita sikapi lebih bijaksana," pungkasnya.

Melalui usulan tersebut, Periklindo menekankan dua aspek pembiayaan yang dianggap penting bagi konsumen, yakni bunga kredit dan premi asuransi. Keduanya menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan permintaan kendaraan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan industri dan rantai pasok nasional.