Aspal Jalan Cepat Rusak akibat Air dan Beban Kendaraan

Kerusakan jalan beraspal tidak hanya dipicu oleh lalu lintas kendaraan berat. Kondisi tanah di bawah perkerasan, air yang terjebak, kualitas bahan, dan pelaksanaan konstruksi turut menentukan ketahanan jalan. Dilansir dari Detikcom, sejumlah faktor tersebut menjadi perhatian dalam upaya mencegah kerusakan dini.

Dr Catur Arif Prastyanto ST MEng, pakar infrastruktur jalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menjelaskan bahwa persoalan pada fondasi jalan dan struktur perkerasan dapat mempercepat munculnya kerusakan. Karena itu, pemeliharaan aspal perlu mempertimbangkan kondisi seluruh struktur jalan, bukan hanya lapisan permukaannya.

Salah satu penyebab utama kerusakan dini adalah kondisi badan jalan atau tanah dasar (subgrade) yang tidak stabil. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi yang menopang lapisan perkerasan sekaligus menerima beban yang diteruskan dari permukaan jalan.

Ketika tanah dasar tidak mampu memberikan dukungan yang memadai, kemampuan struktur jalan dalam menahan lalu lintas dapat terganggu. Dr Catur menjelaskan dampak kondisi tersebut terhadap kekuatan jalan.

"Kondisi tanah yang tidak stabil dapat memengaruhi kemampuan jalan dalam menahan beban kendaraan," ujar Dr Catur, dikutip dari laman ITS, Senin (19/10/2026).

Air dan Drainase yang Tidak Memadai

Air juga berperan besar dalam mempercepat kerusakan perkerasan. Meskipun aspal bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, struktur jalan terdiri atas lapisan yang memiliki pori-pori kecil sehingga air tetap dapat masuk.

Retakan halus dan celah pada konstruksi dapat menjadi jalur masuk air. Apabila sistem drainase tidak bekerja dengan baik, air berpotensi tertahan di dalam struktur perkerasan dan memperburuk kondisi jalan.

Berdasarkan informasi Bina Marga PU, air termasuk faktor utama yang dapat menyebabkan kerusakan aspal. Genangan di permukaan jalan dapat melemahkan ikatan antara aspal dan bahan pengikat lainnya, sehingga retakan maupun lubang lebih mudah terbentuk.

Beban Kendaraan dan Kualitas Konstruksi

Selain persoalan fondasi dan air, kendaraan dengan muatan atau dimensi berlebihan juga meningkatkan risiko kerusakan. Kendaraan ODOL (Over Dimension Overload) menjadi perhatian karena jalan dirancang untuk menanggung beban sesuai standar perencanaan.

Ketika kendaraan melampaui batas beban yang diperhitungkan, struktur jalan berpotensi mengalami kerusakan lebih cepat. Dampaknya berkaitan dengan kemampuan perkerasan dalam menahan tekanan lalu lintas yang diterimanya.

Faktor material dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak kalah penting. Penggunaan aspal yang tidak memenuhi spesifikasi serta pengerjaan yang menyimpang dari standar dapat berkontribusi terhadap kerusakan dini pada jalan beraspal.

Upaya Menjaga Ketahanan Jalan Beraspal

Menurut Dr Catur, terdapat tiga aspek penting untuk mempertahankan kualitas jalan, yaitu kestabilan badan jalan dan tanah dasar, sistem drainase yang baik, serta penegakan kebijakan terhadap kendaraan ODOL.

"Pemenuhan kriteria tersebut meminimalkan risiko kerusakan dini sehingga kualitas dan daya tahan infrastruktur jalan dapat terjaga dalam jangka panjang," paparnya.

Ketiga aspek itu saling berkaitan. Fondasi yang stabil menopang beban lalu lintas, drainase membantu mencegah air masuk dan tertahan di dalam struktur, sedangkan pengendalian kendaraan berlebih mendukung penggunaan jalan sesuai kapasitas yang direncanakan.

Penerapan Standar Desain dan Drainase

Dalam pembangunan jalan, Kementerian PUPR memiliki manual desain perkerasan jalan yang perlu dijadikan acuan. Pedoman tersebut mencakup perencanaan fondasi sesuai kebutuhan, sistem drainase, serta desain lapisan perkerasan.

Penerapan standar itu diperlukan agar setiap bagian jalan dirancang sesuai fungsinya. Tanpa fondasi yang memadai dan pengelolaan air yang baik, lapisan aspal tetap berisiko mengalami kerusakan meskipun permukaannya terlihat layak pada awal penggunaan.

Tantangan Kebijakan Zero ODOL

Pengendalian kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan masih menjadi tantangan. Dilansir dari DPR RI, pemerintah telah merumuskan kebijakan Zero ODOL dan menerapkannya di dua wilayah percontohan, yakni Provinsi Riau dan Jawa Barat.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih mengalami hambatan pada periode 2023 hingga 2026. Salah satu kendalanya adalah ketergantungan pelaku usaha terhadap kendaraan sejenis untuk menekan biaya distribusi.

Selama lebih dari tiga tahun, penerapan kebijakan tersebut terus diundur untuk memberikan waktu adaptasi kepada pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mengurangi kerusakan jalan tidak hanya membutuhkan perencanaan konstruksi yang sesuai standar, tetapi juga pengendalian beban kendaraan melalui pelaksanaan kebijakan yang konsisten.