AS Bongkar Penipuan Dana Pendidikan Rp 2 Triliun Pakai AI

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kejahatan finansial menyebabkan sistem bantuan pendidikan federal Amerika Serikat mengalami kerugian besar. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap sindikat yang membuat identitas mahasiswa palsu untuk mencairkan bantuan kuliah senilai 130 juta dolar AS atau sekitar Rp 2 triliun. Operasi penegakan hukum bernama Operation Ghostbusters tersebut menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Aparat juga menyita aset kripto senilai lebih dari 750 ribu dolar AS di Kenya, sebagaimana dilansir dari Detik iNET. Modus yang digunakan sindikat ini dikenal sebagai ghost student atau mahasiswa fiktif. Para pelaku memanfaatkan identitas warga Amerika Serikat yang sudah menyelesaikan pendidikan SMA, tetapi belum pernah melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Data pribadi kelompok tersebut diperoleh melalui pembelian informasi identitas. Selanjutnya, identitas korban digunakan untuk mengajukan bantuan pendidikan melalui Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) sekaligus membuat pendaftaran ke sejumlah universitas.

Keberadaan mahasiswa palsu tidak hanya dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi. Sindikat juga harus mempertahankan aktivitas akun agar pencairan bantuan dapat berlangsung secara berulang setiap semester. Untuk menjalankan aktivitas tersebut, teknologi AI dimanfaatkan dalam berbagai proses akademik. Sistem ini digunakan untuk mengisi dokumen pendaftaran, mengerjakan tugas kuliah, hingga menyimulasikan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan daring.

Aliran Dana Penipuan Mencapai Rp 2 Triliun

Setelah pengajuan bantuan disetujui, dana pendidikan terlebih dahulu digunakan untuk membayar biaya kuliah kepada perguruan tinggi terkait. Sisa pembayaran yang dikembalikan kepada mahasiswa kemudian menjadi sasaran utama sindikat. Uang pengembalian tersebut dialihkan melalui ratusan rekening bank yang berada dalam kendali peretas dan perantara pencucian uang. Pola transaksi ini memungkinkan hasil penipuan disalurkan melalui berbagai rekening.

Dalam penyelidikan bersama, FBI dan Departemen Pendidikan menemukan lebih dari 830 ribu akun FAFSA dengan aktivitas mencurigakan. Akun-akun tersebut diduga menggunakan identitas pribadi yang dicuri untuk mengakses bantuan pendidikan federal. Nilai kerugian keseluruhan diperkirakan mencapai 130 juta dolar AS atau sekitar Rp 2 triliun.

Salah satu tersangka bahkan tercatat memperoleh pencairan hingga 1,44 juta dolar AS melalui 700 transaksi yang tidak sah. Selain mengungkap aliran dana, penyidik berhasil mengamankan aset kripto bernilai lebih dari 750 ribu dolar AS di Kenya. Penyitaan tersebut menjadi penyitaan internasional pertama dalam sejarah penanganan perkara penipuan pendidikan FAFSA.

Verifikasi Identitas FAFSA Diperketat

Terungkapnya modus penggunaan AI mendorong pemerintah Amerika Serikat memperkuat pemeriksaan identitas pemohon bantuan pendidikan. Salah satu perubahan yang diterapkan adalah kewajiban memperlihatkan dokumen identitas resmi secara langsung di depan kamera.

Dokumen tersebut kemudian diperiksa menggunakan sistem pemindaian otomatis berbasis kecerdasan buatan. Mekanisme ini ditujukan untuk membantu memastikan identitas pemohon sesuai dengan data yang digunakan dalam pengajuan bantuan. Namun, penerapan pemeriksaan otomatis juga memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan kesalahan identifikasi.

Mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang belum mempunyai dokumen lengkap, termasuk Surat Izin Mengemudi (SIM), berpotensi dianggap menggunakan identitas palsu. Akibatnya, pemohon yang sebenarnya memenuhi persyaratan bisa menghadapi hambatan dalam proses verifikasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu kelancaran pencairan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Kasus Operation Ghostbusters memperlihatkan bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk memalsukan aktivitas akademik sekaligus mengeksploitasi sistem administrasi bantuan pendidikan. Penggunaan teknologi tersebut dalam rangkaian penipuan membuat proses pemeriksaan identitas dan aktivitas mahasiswa menjadi tantangan bagi lembaga terkait.