21 Penerbit India Gugat UU Data Pribadi Pemerintahan Modi

Sebanyak 21 perusahaan penerbit berita di India menggugat undang-undang perlindungan data pribadi digital yang diterapkan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung India pada 6 Oktober 2026 itu menyoroti risiko pembatasan jurnalisme investigasi dan terbukanya identitas sumber rahasia, dilansir dari Internasional. Dalam dokumen gugatan setebal 698 halaman yang ditinjau Reuters, para penerbit meminta pembatalan sebagian besar ketentuan kontroversial yang dijadwalkan berlaku mulai Mei 2027.

Sidang perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026. Para penerbit menilai kewajiban memperoleh persetujuan penggunaan data pribadi dapat menghambat pengungkapan kasus korupsi, pelanggaran korporasi, dan kecurangan pemilu. Mereka juga mempermasalahkan kewenangan pemerintah meminta informasi dari organisasi pengelola data pribadi.

Dalam dokumen gugatan tersebut, kelompok penerbit memperingatkan bahwa aturan itu dapat mengubah jurnalisme investigasi menjadi sekadar pencatatan peristiwa tanpa daya untuk mengungkap persoalan publik.

Digital News Publishers Association (DNPA) menilai kewajiban meminta persetujuan individu yang menjadi subjek pemberitaan berpotensi mengganggu proses investigasi. Menurut asosiasi itu, pihak yang sedang diselidiki dapat memanfaatkan ketentuan tersebut untuk menghilangkan bukti atau mengintimidasi saksi sebelum laporan diterbitkan. Ketentuan lain memungkinkan individu menarik persetujuan dan meminta penghapusan data pribadinya. DNPA memperingatkan bahwa tanpa pengecualian yang memadai untuk kepentingan publik, media berisiko dipaksa menghapus berita atau mengubah laporan faktual secara substansial.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah meminta informasi kepada organisasi pengelola data pribadi. Mulai 2027, pemerintah dapat memerintahkan organisasi tersebut menyerahkan informasi yang dibutuhkan, sehingga menurut DNPA, kewenangan itu berpotensi menjangkau informasi milik jurnalis dan informan. Kelompok penerbit juga mempersoalkan kewenangan pemerintah memblokir akses terhadap informasi dengan alasan kepentingan umum serta penerapan denda bagi pihak yang melanggar ketentuan. Mereka menilai aturan tersebut membutuhkan perlindungan tertulis yang lebih jelas bagi kegiatan jurnalistik.

Anggota DNPA mencakup Network18 milik Mukesh Ambani, NDTV milik Gautam Adani, Indian Express, serta Times Internet yang merupakan bagian dari grup Times of India. Gugatan tersebut menjadi tantangan paling menonjol terhadap undang-undang itu sejauh ini. Sebelum mengajukan gugatan, kelompok media telah meminta jaminan tertulis kepada pemerintah mengenai perlindungan kebebasan pers.

Dalam pertemuan pada Agustus 2026, mereka menerima jaminan bahwa penerapan aturan akan melindungi kebebasan pers. Namun, DNPA tetap mempersoalkan tidak adanya pengecualian tertulis khusus bagi jurnalis. Asosiasi tersebut membandingkan kondisi itu dengan ketentuan di Uni Eropa, Singapura, dan Inggris yang disebut memiliki perlindungan berbeda.

Gugatan ini muncul di tengah kritik terhadap kondisi kebebasan pers India sejak Narendra Modi menjabat sebagai perdana menteri pada 2014. Indeks Kebebasan Pers Dunia 2026 yang dirilis Reporters Without Borders menempatkan India di peringkat ke-157 dari 180 negara, turun dari peringkat ke-140 pada 2014.

Pemerintah India menolak penilaian tersebut dan menyatakan bahwa negara itu memiliki ekosistem media yang beragam serta tetap menghormati kebebasan pers.