Peneliti UI Soroti Kualitas Kerja di Tengah Pengangguran 4,65 Persen

Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia menjadi 4,65 persen pada 2026 belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan pekerja. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menyoroti rendahnya kemampuan finansial masyarakat untuk bertahan tanpa pekerjaan serta kualitas pekerjaan yang masih menjadi persoalan, dilansir dari Nasional.

Menurut Riefky, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sering kali harus segera mencari pekerjaan baru demi memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut membuat sebagian pekerja menerima pekerjaan dengan kualitas rendah karena tidak memiliki kemampuan finansial untuk menganggur dalam waktu lama.

Dalam keterangannya kepada Kontan pada Rabu (28/10/2026), Riefky menggambarkan tekanan ekonomi yang dihadapi pekerja setelah kehilangan pekerjaan.

"Masyarakat Indonesia tidak mampu secara finansial untuk menganggur. Setelah terkena PHK, satu atau dua minggu kemudian mereka pasti sudah harus bekerja lagi, apa pun pekerjaannya. Kualitas pekerjaan yang diperoleh pun cenderung sangat rendah," ujar Teuku Riefky, peneliti LPEM FEB UI.

Riefky juga mengingatkan bahwa angka pengangguran tidak cukup untuk menggambarkan kondisi pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu sudah dikategorikan sebagai penduduk bekerja.

Karena itu, penilaian kondisi ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan indikator lain, termasuk besarnya sektor informal dan tingkat upah pekerja. Kedua aspek tersebut, menurut Riefky, belum menunjukkan perbaikan yang memadai.

"Angka pengangguran bukan ukuran yang tepat untuk menilai kualitas pekerjaan maupun kesejahteraan masyarakat. Besarnya sektor informal dan tingkat upah perlu diperhatikan karena kedua aspek tersebut sejauh ini belum membaik," jelas Teuku Riefky.

Ia menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penganggur, tetapi juga kualitas pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menilai penurunan TPT menjadi 4,65 persen menunjukkan hasil program pemerintah dalam memperkuat sektor riil dan mendorong investasi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis pada Selasa (27/10/2026).

"Pencapaian TPT sebesar 4,65 persen ini mencerminkan keberhasilan berbagai program untuk mendorong sektor riil dan investasi dalam memfasilitasi kebutuhan pasar kerja," ujar Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Haryo menjelaskan bahwa perhitungan TPT mengacu pada metodologi yang mengikuti standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan BPS. Indikator tersebut mengukur persentase penganggur terhadap total angkatan kerja nasional.

Pemerintah membandingkan TPT sebesar 4,65 persen pada 2026 dengan angka 4,36 persen pada 1994. Menurut Haryo, perbandingan itu penting karena jumlah angkatan kerja meningkat dari sekitar 83,32 juta orang pada era 1990-an menjadi 155,41 juta orang pada 2026, atau hampir dua kali lipat.

Haryo menilai penurunan rasio pengangguran di tengah pertumbuhan angkatan kerja menunjukkan adanya penciptaan dan penyerapan tenaga kerja baru di berbagai sektor ekonomi.

Sebagai pembanding, data yang disampaikan pemerintah mencatat TPT mencapai 11,24 persen pada 2005, ketika penyerapan tenaga kerja melemah di tengah tekanan ekonomi domestik setelah krisis moneter. Pada 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, angka tersebut tercatat sebesar 7,07 persen.

Pemerintah menilai penurunan TPT pada 2026 mencerminkan pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional. Namun, agenda ketenagakerjaan juga diarahkan pada peningkatan keterampilan pekerja melalui pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan, serta optimalisasi pemanfaatan kapasitas industri.

Haryo menyatakan kebijakan pemerintah mencakup upaya mempertahankan tingkat pengangguran yang rendah sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja berkualitas yang berdampak langsung terhadap taraf hidup masyarakat.